LPS Siapkan Penjaminan Polis Asuransi, Efektif Mulai 2028

Malang, tvOnenews.com - Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kini dapat lebih maju ke depan dalam menangani bank sebelum kondisi bank tersebut menjadi lebih buruk.

“Melalui undang-undang ini, fungsi LPS sebagai otoritas resolusi bank tidak hanya sekedar menjadi paybox dan loss minimizer namun telah meningkat menjadi fungsi risk minimizer di mana kewenangan LPS juga telah dilengkapi dengan fungsi surveilans dan early involvement dengan tetap berkolaborasi bersama otoritas pengawas perbankan,” ujar Kepala Kantor Perwakilan LPS II Surabaya, Bambang S. Hidayat di forum Temu Media, yang dihelat di Malang, Kamis (10/7). 

Sebagaimana tertuang pada UU P2SK, antara lain LPS berwenang melakukan penanganan bank yang berstatus Bank Dalam Resolusi (BDR) dimana LPS dapat melakukan penjajakan kepada bank yang berminat untuk mengambil alih seluruh, atau sebagian aset dan kewajiban bank serta penjajakan kepada calon investor, dimana sebelumnya LPS tidak memiliki kewenangan ini.

Sebagai implementasi atas kewenangan tersebut, LPS kemudian melakukan berbagai upaya penyehatan bank antara lain dengan menggandeng calon investor untuk menjadi investor.

Langkah tepat tersebut pernah dilakukan oleh LPS pada tahun 2024, ketika berhasil sehatkan kembali Bank Perekonomian Rakyat Indramayu Jabar (BIMJ) menjadi bank normal yang sebelumnya masuk dalam kategori BDR.

Hal ini merupakan langkah terobosan untuk penanganan bank yang lebih efektif, sehingga memungkinkan LPS melakukan tindakan penyelamatan oleh calon investor atau pihak lainnya, sebelum LPS memutuskan opsi resolusi yaitu purchase and assumption, bridge bank, penyertaan modal sementara, atau likuidasi.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga senantiasa melakukan percepatan pembayaran klaim simpanan nasabah bank yang dilikuidasi. LPS bergerak cepat membayar klaim penjaminan sehingga pembayaran tahap pertama rata-rata sudah dilakukan dalam 5 hari kerja sejak bank dicabut izin usahanya.

“Saat ini rata-rata waktu pembayaran klaim penjaminan simpanan dari tahun ke tahun semakin cepat. Sebagai gambaran, proses pembayaran klaim penjaminan nasabah pada tahun 2020 untuk BPR yang dilikuidasi rata-rata membutuhkan waktu sekitar 14 hari kerja untuk tahap pertama, namun sekarang rata-rata hanya membutuhkan 5 hari kerja saja," jelasnya. 

Kemudian mengenai kesiapan LPS dalam mengemban amanat UU Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UUP2SK), antara lain tentang mandat sebagai penyelenggara Program Penjaminan Polis (PPP) yang akan efektif mulai Januari 2028, atau lima tahun sejak UU P2SK diundangkan. Pada tahun 2025 ini, persiapan akan difokuskan pada blueprint IT, lanjutan pemenuhan SDM, pengembangan kompetensi untuk PPP, pengembangan awal IT untuk PPP, dan penyelesaian peraturan teknis.

Penyelenggaraan PPP oleh LPS bertujuan melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari Perusahaan Asuransi atau PA yang di Cabut Izin Usahanya. Setiap PA yang memenuhi persyaratan tingkat kesehatan tertentu menjadi peserta PPP. Di mana persyaratan tingkat kesehatan tersebut ditentukan melalui koordinasi OJK dan LPS. Sesuai UU P2SK, PPP menjamin unsur proteksi produk asuransi lini usaha tertentu, yang tidak termasuk asuransi sosial dan asuransi wajib.

Sementara untuk mekanisme polis yang dijamin oleh LPS menurut UU P2SK adalah melalui pengalihan portofolio polis atau pengembalian hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dengan batas maksimal penjaminan polis yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Terkait cakupan penjaminan LPS, hampir semua rekening nasabah di bank yang beroperasi di Indonesia telah dijamin oleh LPS. secara nasional untuk rekening di bank umum LPS telah menjamin 626, 76 juta rekening, sementara untuk Jawa Timur LPS sudah menjamin 71,82 juta rekening. Kemudian untuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR), LPS secara nasional telah menjamin 15,71 juta rekening, dan untuk Jawa Timur LPS sudah menjamin 2,58 juta rekening. 

“LPS senantiasa menjaga kepercayaan terhadap industri perbankan melalui kecukupan penjaminan simpanan,” pungkasnya. (eco/gol)