Cuma di Indonesia! Nikah Dibiayai Negara, Lengkap dengan Mahar dan Baju Pengantin!

Jakarta, tvOnenews.com – Program nikah massal gratis yang kembali digencarkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) bukan sekadar seremonial atau bentuk bantuan sosial. Lebih dari itu, menurut Menteri Agama Nasaruddin Umar, langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah memperkuat ketahanan keluarga dan kesadaran hukum masyarakat.

Dalam keterangan resminya pada Minggu (6/7), Nasaruddin menyampaikan bahwa negara hadir untuk mempermudah dan mendorong pernikahan yang sah secara hukum, tanpa mempersulit pasangan dari sisi administratif maupun biaya.

Nikah Gratis: Dari Baju hingga Mahar Dibiayai Negara

Lewat program ini, pemerintah menyediakan paket lengkap pernikahan secara gratis: mulai dari busana pengantin, tata rias, hingga mahar pernikahan. Semuanya diberikan tanpa pungutan biaya apa pun.

"Pendaftaran pernikahan penting untuk memastikan keluarga mendapatkan hak dan perlindungan hukum," ujar Nasaruddin. Ia menegaskan bahwa banyak warga enggan mendaftarkan pernikahannya karena anggapan biaya tinggi, padahal proses resmi di KUA sebenarnya gratis.

Bukan Sekadar Status, Tapi Juga Identitas Bangsa

Menteri Nasaruddin juga menekankan bahwa pernikahan tidak hanya menyatukan dua insan, tetapi juga merupakan cerminan nilai, identitas, dan karakter bangsa. Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak terpengaruh pandangan Barat soal hubungan tanpa ikatan sah.

"Jangan tiru gaya Barat yang justru makin banyak menjauhi pernikahan resmi. Di Prancis, Kanada, dan Amerika Utara, tinggal bersama tanpa menikah sudah jadi hal biasa," ujarnya.

Ia mencontohkan, bahkan pemerintah Prancis harus memberikan insentif besar untuk mendorong warganya menikah dan memiliki anak, termasuk beasiswa dan pengurangan pajak bagi anak-anak dari pasangan warga negara Prancis asli.

Pesan untuk ASN dan Tokoh Agama: Edukasi Warga!

Menteri Nasaruddin juga menginstruksikan seluruh ASN Kemenag untuk aktif mensosialisasikan pentingnya pernikahan yang tercatat secara sah. Selain memberikan perlindungan hukum, hal ini juga berkaitan dengan data kependudukan, hak waris, hingga akses layanan sosial dan pendidikan.

"Saya pernah bertemu teman di Kanada, hidup bersama 20 tahun, punya anak, tapi tak menikah. Ini contoh yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kita. Kita perlu jaga jati diri bangsa," tegasnya.