Puan Maharani Waswas dengan Kasus Juliana Marins Tewas di Gunung Rinjani, Ternyata Ini Penyebabnya

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani sedikit waswas dengan kasus  tewasnya seorang pendaki asal Brasil, Juliana Marins.

Pasalnya, pemerintah Brasil pun berencana menempuh jalur hukum jika hasil autopsi lanjutan mendiang Juliana Marins menunjukkan ada kelalaian yang menyebabkan perempuan 26 tahun itu meninggal dunia. 

Advokat HAM dari Kantor Federal Pembela Publik Brasil (Federal Public Defender's Office/DPU), Taisa Bittencourt menuturkan, otoritas Brasil tengah melakukan autopsi ulang kepada Juliana Marins, setelah mendapat permintaan dari pihak keluarga.

Hasil autopsi ini disebut, akan menentukan apakah otoritas Brasil akan mengajukan penyelidikan internasional atas kematian Juliana Marins atau tidak.

Dalam hal ini, Puan Maharani meminta pemerintah untuk waspada dan menyiapkan diri jika benar digugat.

Puan mengatakan keselamatan wisatawan harus menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan wisata.

Sehingga, menurut Puan, penjaminan keselamatan jangan hanya jadi slogan.

"Keselamatan wisatawan, terlebih mereka yang datang dari luar negeri, bukanlah sekadar slogan yang bisa dipakai sebagai jargon semata," katanya, dikutip Jumat (4/7/2025).  

"Ini adalah tanggung jawab nyata yang harus dijaga dengan dukungan sumber daya manusia terlatih, fasilitas memadai, serta protokol yang kuat dan transparan," jelas Puan.

Menurut Puan, seluruh publik termasuk keluarga dari Juliana Marins memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan yang akuntabel atas hasil autopsi tersebut.

"Keluarga korban dan publik berhak mendapatkan penjelasan yang jelas dan akuntabel, agar tidak menimbulkan spekulasi yang merugikan citra pariwisata Indonesia di mata dunia internasional," ucap dia.

Terkait kemungkinan gugatan pemerintah Brasil kepada Indonesia, Puan menegaskan kalau DPR akan meminta kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Karena itu merupakan ranah eksekutif, kami akan mendorong pemerintah untuk melakukan tindakan yang perlu dalam menyikapi permasalahan ini," beber Puan.

Sebagai langkah evaluasi terhadap insiden ini, Ketua DPP PDIP itu lantas meminta pemerintah melalui Kementerian Pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, serta Pemda NTB memperkuat standar operasional prosedur (SOP) serta meningkatkan pelatihan pemandu dan petugas SAR.