Dukung Ekosistem Ekonomi Digital, Apindo: Global Pekerja Paltform Harus Adaptif

Jakarta, tvOnenews.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan pentingnya kebijakan global yang adaptif, realistis, dan mendukung ekosistem ekonomi digital dalam Konferensi Ketenagakerjaan Internasional (ILC) ke-113 di Palais des Nations, Jenewa, Swiss. 

Apindo hadir sebagai bagian dari delegasi tripartit Indonesia bersama pemerintah dan serikat pekerja.

Tahun ini, Komite Penetapan Standar ILO memulai pembahasan perdana mengenai 'Pekerjaan Layak di Ekonomi Berbasis Platform'. 

Seluruh pihak tripartit sepakat akan pentingnya perlindungan menyeluruh baik bagi pekerja maupun keberlanjutan ekosistem platform termasuk UMKM. 

Selama dua minggu pembahasan, disepakati bahwa definisi pekerja platform mencakup penyedia layanan dalam platform baik sebagai pekerja dalam hubungan kerja, mereka yang berusaha sendiri, maupun kategori khusus lainnya, tergantung konteks nasional negara masing-masing.

Tidak ada asumsi otomatis bahwa semua pekerja platform harus dianggap sebagai pekerja dalam hubungan kerja.

Baca Juga

Klaim Jauh dari Krisis, Purbaya Tegaskan Ekonomi RI Masih Terus Ekspansi: Siapa yang Bilang?

Instrumen yang dirumuskan juga wajib menghormati sistem hukum ketenagakerjaan dan hukum bisnis di masing-masing negara.

Apindo mendukung penuh prinsip-prinsip tersebut dan berkomitmen memperjuangkan instrumen global yang adaptif, inklusif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk ekonomi digital, tanpa membebani pelaku usaha.

Melihat dari kacamata Indonesia dalam sidang plenary ILC ke-113, Bob Azam selaku delegasi Kelompok Pengusaha Indonesia dan Ketua

Bidang Ketenagakerjaan Apindo mengatakan kondisi global saat ini masih menantang mulai dari ketidakpastian perdagangan hingga tekanan nilai tukar dan naiknya biaya produksi dalam negeri. 

Hal ini berdampak pada sektor padat karya yang terpaksa mengurangi tenaga kerja.

Meski demikian, ekonomi Indonesia tetap tangguh dengan pertumbuhan 4,87 persen dikuartal pertama 2024. 

Namun tantangan ketenagakerjaan masih besar berupa 7,47 juta pengangguran, 11,56 juta setengah menganggur, dan tingginya proporsi pekerja informal.

Bahkana menurut data BPS, tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,91 persen.

Pemerintahan Presiden RI, Prabowo menjadikan perluasan lapangan kerja sebagai prioritas menargetkan pertumbuhan 8 persen dan penciptaan 19 juta pekerjaan. 

Menurutnya dunia usaha dan pekerja perlu dilibatkan sebagai mitra strategis untuk memastikan akses kerja, termasuk melalui potensi pertumbuhan ekonomi digital yang diproyeksikan tumbuh dengan Indonesia menyumbang sepertiga dari total ekonomi digital ASEAN.