Bea Masuk Anti-Dumping, Pelaku Usaha Tekstil Sebut APSyFI Tidak Mewakili Nasional

Bandung, tvOnenews.com - Keputusan pemerintah yang menghentikan pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) untuk produk benang filamen asal China ternyata mendapat penolakan dari Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) yang bersikukuh meminta BMAD harus tetap dilakukan.

Padahal, sebanyak 101 perusahaan tekstil menyetujui keputusan pemerintah karena dinilai membahayakan keberlangsungan Industri TPT.

Hal tersebut dikatakan pelaku industri benang asal Bandung, Amril Firdaus. Dirinya sangat mengapresiasi langkah pemerintah yang dengan tegas tidak melanjutkan atau menolak BMAD benang POY dan DTY.

“Sekali lagi Kami 101 perusahaan mengucapkan terimakasih sebesar besarnya kepada Presiden RI, Bapak Prabowo dan jajaran kementeriannya terutama Menteri Perdagangan bapak Budi Santoso yang telah berani dan tegas membela perusahaan padat karya,” ujarnya.

Menyikapi pernyataan dari APSyFI yang menyatakan bahwa akan ada PHK massal yang akan terjadi jika pemerintah menolak BMAD, Amril dengan tegas menyatakan itu tidak benar.

"Mereka bukanlah perusahaan padat karya. Mereka selalu memaksakan BMAD POY DTY diberlakukan karena mereka tidak mau mengganti mesin-mesinnya kemudian menuduh dumping. Padahal alasan yang sebenarnya adalah seluruh anggota APSyFI mesinnya tua-tua,” tutur Amril.

Baca Juga

AGTI Apresiasi Arah Kebijakan Presiden Prabowo untuk Daya Saing Industri Tekstil

Amril meminta anggota APSyFI untuk mengoreksi diri dan tidak memaksa pemerintah untuk melindungi industri di saat APSyFI tidak fokus pada bisnisnya.

Dirinya menyampaikan kepada APSyFI, atau siapapun itu yang memaksakan melakukan BMAD POY DTY ini untuk sadar dan bertaubat karena jika BMAD itu dilakukan maka itu adalah kehancuran industri tekstil sebenarnya akan terjadi. 

"Jangan Anda (APSyFI) makan mengambil piring kami, pecahin piring kita juga gitu loh. Kita sama-sama mencari makan. Piring kita kecil sekali, jangan dipecahkan juga gitu loh," ujarnya.

Menurut Aamril, instrumen industri tekstil ini sebenarnya sudah didiskusikan bersama untuk mencapai kesepakatan solusi non tarif sehingga terjaga utilitas di industri tekstil.

Seluruh produksi lokal diambil oleh industri hilir dan kekurangannya import dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati.

"Sebenarnya jika mau bersama sama seluruh industri tekstil bersatu ayo kita fokuskan kepada BMAD pakaian jadi, garmen jadi itu wajib, kita berjuang bersama-sama. Kita malu loh mosok Indonesia yang produsen tekstil Menjadi tujuan export baju bekas. Mau dikemanakan harga diri bangsa kita" pungkasnya.