Masifnya Barang Tekstil Impor Ancam Industri Dalam Negeri, API Desak Pemerintah Buat Regulasi Pembatasan
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com – Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) nasional dikabarkan berada dalam situasi stagnan.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Danang Girindrawardana menyatakan bahwa sektor ini mengalami stagnasi akibat serbuan masif barang tekstil impor yang tak terkendali hingga menutup menutup peluang bagi pertumbuhan industri domestik.
Danang pun turut melontarkan kritik tajam terkait pengelolaan impor.
Menurutnya masalah utama berakar pada ketiadaan transparansi dalam penetapan kuota impor tekstil.
Ia menduga hal tersebut telah menjadi celah empuk 'permainan' oleh oknum Aparat Penegak Hukum (APH) yang semakin memperburuk daya saing produk lokal.
"Industri tekstil kita mengalami stagnasi karena serbuan barang impor yang tidak terkendali. Ini diperparah dengan tidak adanya transparansi dalam penetapan kuota impor. Kami menduga celah ini telah dimanfaatkan oleh oknum APH untuk kepentingan pribadi, yang ujung-ujungnya merugikan produsen dalam negeri," kata Danang, Jakarta, Sabtu (22/11/2025).
Danang mendesak pemerintah transparan terkait data importir dan melakukan audit terhadap pejabat kementerian yang menjadi sorotan utama API tertuju pada manajemen data importir.
Danang menyayangkan hingga saat ini data importir tekstil belum dibuka secara transparan di laman web yang dapat diakses publik.
Ketiadaan akses ini, kata dia, sangat menyulitkan fungsi pengawasan oleh Aparat Penegak Hukum maupun masyarakat terhadap praktik importir nakal yang terindikasi melakukan kecurangan atau dumping.
"Bagaimana kami bisa mengawasi importir nakal jika data tidak dibuka? Kami perlu tahu siapa saja yang mendapat kuota dan berapa jumlahnya, agar ada akuntabilitas. Tanpa transparansi data, pengawasan menjadi nihil dan potensi permainan kuota semakin tinggi," jelasnya.
Ia pun menyampaikan dua desakan Utama terkait carut marutnya terkait pengelolaan impor.
Pertama, pihaknya mendesak audit pejabat kementerian sehubungan dengan pengelolaan data importir yang bertujuan untuk menjamin integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan kuota impor serta memutus mata rantai dugaan suap atau penyalahgunaan wewenang.
Kedua, pihaknya mendesak kajian menyeluruh regulasi terkait proses perizinan impor, banyaknya bentuk variabel, serta ragam Peraturan Teknis (Pertek) yang diterbitkan oleh kementerian terkait untuk menciptakan regulasi sederhana, efektif, dan tidak tumpang tindih.
Load more