News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Sembilan Bos Gula Didakwa Bareng Dua Eks Mendag, Negara Rugi Rp578 Miliar!

mengejutkan sembilan petinggi perusahaan swasta didakwa bersama dua mantan Menteri Perdagangan merugikan keuangan negara sebesar Rp578,1 miliar soal impor gula.
Kamis, 19 Juni 2025 - 17:54 WIB
Eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dalam pemeriksaan ahli di PN Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2025).
Sumber :
  • Taufik Hidayat/tvOne

Jakarta, tvOnenews.com - Sidang kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan dakwaan mengejutkan sembilan petinggi perusahaan swasta didakwa bersama dua mantan Menteri Perdagangan merugikan keuangan negara sebesar Rp578,1 miliar.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung, Andi Setyawan, dalam pembacaan surat dakwaan menyatakan para terdakwa memperkaya diri melalui kerja sama impor gula, yang dilakukan secara melawan hukum bersama sejumlah pejabat dan pengusaha lainnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Perbuatan para terdakwa dilakukan bersama-sama dengan terdakwa Tom Lembong, terdakwa Charles Sitorus, dan Menteri Perdagangan periode 2016-2019 Enggartiasto Lukita,” kata JPU di Pengadilan Tipikor, Kamis (19/6/2025).

Adapun sembilan terdakwa dari swasta yang didakwa yakni:

1. Tony Wijaya Ng – Dirut PT Angels Products

2. Then Surianto Eka Prasetyo – Direktur PT Makassar Tene

3. Hansen Setiawan – Dirut PT Sentra Usahatama Jaya

4. Indra Suryaningrat – Dirut PT Medan Sugar Industry

5. Eka Sapanca – Dirut PT Permata Dunia Sukses Utama

6. Wisnu Hendraningrat – Presiden Direktur PT Andalan Furnindo

7. Hendrogiarto Tiwow – Kuasa Direksi PT Duta Sugar International

8. Hans Falita Hutama – Dirut PT Berkah Manis Makmur

9. Ali Sandjaja Boedidarmo – Dirut PT Kebun Tebu Mas

Eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dalam pemeriksaan ahli di PN Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2025).
Eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dalam pemeriksaan ahli di PN Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2025).
Sumber :
  • Taufik Hidayat/tvOne

 

JPU menyebut, tindakan para terdakwa telah memperkaya diri sendiri maupun perusahaannya, antara lain:

1. Tony Wijaya Ng memperkaya PT Angels Products sebesar Rp150,81 miliar melalui kerja sama dengan INKOPKAR, INKOPPOL, dan PT PPI.

2. Then Surianto memperkaya PT Makassar Tene senilai Rp39,25 miliar melalui kerja sama dengan INKOPPOL dan PT PPI.

3. Hansen Setiawan memperkaya PT Sentra Usahatama Jaya sebesar Rp41,38 miliar.

4. Indra Suryaningrat memperkaya PT Medan Sugar Industry sebesar Rp77,21 miliar.

5. Eka Sapanca memperkaya PT Permata Dunia Sukses Utama sebesar Rp32,01 miliar.

6. Wisnu Hendraningrat memperkaya PT Andalan Furnindo sebesar Rp60,99 miliar.

7. Hendrogiarto Tiwow memperkaya PT Duta Sugar International sebesar Rp41,23 miliar.

8. Hans Falita Hutama memperkaya PT Berkah Manis Makmur sebesar Rp74,58 miliar.

Tindakan mereka dilakukan melalui kerja sama impor gula dengan berbagai koperasi militer dan institusi negara seperti INKOPPOL, SKKP TNI/Polri/PUSKOPPOL, serta PT PPI.

JPU menegaskan, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 junto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Korupsi bermula saat para terdakwa, bersama Dirut PT Dharmapala Usaha Sukses Ramakrishna Murty, mengajukan Persetujuan Impor (PI) Gula Kristal Mentah (GKM) pada 2015-2016 dalam rangka pembentukan stok gula dan stabilisasi harga, tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Jaksa mengungkap, Tom Lembong dan Enggartiasto menerbitkan 21 dan tujuh PI GKM tanpa pembahasan dalam rapat koordinasi antar-kementerian serta tanpa dokumen rekomendasi Kemenperin.

“Para terdakwa mengajukan izin impor untuk mengimpor GKM yang kemudian diolah menjadi Gula Kristal Putih (GKP), padahal mengetahui perusahaan tersebut tidak berhak mengolah GKM menjadi GKP karena merupakan perusahaan gula rafinasi,” ujar JPU.

Parahnya lagi, pengajuan impor dilakukan saat produksi dalam negeri GKP mencukupi dan realisasi impor terjadi saat musim giling, sehingga berpotensi merusak pasar gula nasional. (agr/muu)

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

tvonenews

 

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Pelatih Sassuolo Angkat Topi untuk Jay Idzes, Sebut Kapten Timnas Indonesia itu Layak Dapat Penghormatan Besar

Pelatih Sassuolo Angkat Topi untuk Jay Idzes, Sebut Kapten Timnas Indonesia itu Layak Dapat Penghormatan Besar

Nama Jay Idzes kembali mencuri perhatian, kali ini datang langsung dari Italia. Pelatih Sassuolo akui kapten Timnas Indonesia itu layak dapat penghormatan besar.
Final Four Proliga 2026: Dio Zulkifli Ungkap Faktor Kemenangan Telak Jakarta LavAni Menang Telak Atas Garuda Jaya

Final Four Proliga 2026: Dio Zulkifli Ungkap Faktor Kemenangan Telak Jakarta LavAni Menang Telak Atas Garuda Jaya

Jakarta LavAni meraih kemenangan meyakinkan pada laga pembuka Final Four Proliga 2026 atas Jakarta Garuda Jaya dengan skor 3-0 (25-17, 25-20, 25-17).
Masih Punya Pertandingan Sisa, Seberapa Besar Peluang Persib Juara Lagi?

Masih Punya Pertandingan Sisa, Seberapa Besar Peluang Persib Juara Lagi?

Persib Bandung terus menunjukkan ambisinya dalam perburuan gelar BRI Super League 2025/2026. Dengan komposisi skuad yang dinilai mewah, Maung Bandung diprediksi
Belum Lama Beri Diskon, Dedi Mulyadi Kini Mudahkan Warga Jabar Bayar Pajak Kendaraan: Jika Sulit Bisa Curhat Online

Belum Lama Beri Diskon, Dedi Mulyadi Kini Mudahkan Warga Jabar Bayar Pajak Kendaraan: Jika Sulit Bisa Curhat Online

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) menyediakan aplikasi Curhat Samsat Jabar untuk menyelesaikan keluhan warga Jabar yang sulit bayar pajak kendaraan (PKB).
Terungkap, Atlet Indonesia Tolak Tawaran Naturalisasi dari Turki, FPTI: Mungkin Bisa Sampai 3

Terungkap, Atlet Indonesia Tolak Tawaran Naturalisasi dari Turki, FPTI: Mungkin Bisa Sampai 3

Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Yenny Wahid menyebut atlet panjat tebing Indonesia menolak tawaran naturalisasi dari Turki.
Akhirnya PSSI Jawab Persoalan Status WNI 4 Pemain Timnas Indonesia di Eredivisie

Akhirnya PSSI Jawab Persoalan Status WNI 4 Pemain Timnas Indonesia di Eredivisie

PSSI menegaskan polemik yang menimpa sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia di Belanda tidak berkaitan dengan status mereka sebagai Warga Negara Indonesi

Trending

Akhirnya PSSI Jawab Persoalan Status WNI 4 Pemain Timnas Indonesia di Eredivisie

Akhirnya PSSI Jawab Persoalan Status WNI 4 Pemain Timnas Indonesia di Eredivisie

PSSI menegaskan polemik yang menimpa sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia di Belanda tidak berkaitan dengan status mereka sebagai Warga Negara Indonesi
Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Terungkap, Atlet Indonesia Tolak Tawaran Naturalisasi dari Turki, FPTI: Mungkin Bisa Sampai 3

Terungkap, Atlet Indonesia Tolak Tawaran Naturalisasi dari Turki, FPTI: Mungkin Bisa Sampai 3

Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Yenny Wahid menyebut atlet panjat tebing Indonesia menolak tawaran naturalisasi dari Turki.
Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Penerimaan Bea Cukai Tertekan, IAW Desak Audit Total untuk Tutup Kebocoran Negara

Penerimaan Bea Cukai Tertekan, IAW Desak Audit Total untuk Tutup Kebocoran Negara

IAW soroti penerimaan Bea Cukai yang terkontraksi, desak audit forensik dan reformasi sistemik untuk cegah kebocoran puluhan triliun.
Langkah Tegas Dedi Mulyadi Berantas Nepotisme di Proyek Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Lebih Transparan!

Langkah Tegas Dedi Mulyadi Berantas Nepotisme di Proyek Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Lebih Transparan!

Dedi Mulyadi siapkan sistem transparan untuk program rutilahu di Jawa Barat. Nepotisme diputus, masyarakat kini bisa ajukan bantuan rumah secara transparan.
Belum Lama Beri Diskon, Dedi Mulyadi Kini Mudahkan Warga Jabar Bayar Pajak Kendaraan: Jika Sulit Bisa Curhat Online

Belum Lama Beri Diskon, Dedi Mulyadi Kini Mudahkan Warga Jabar Bayar Pajak Kendaraan: Jika Sulit Bisa Curhat Online

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) menyediakan aplikasi Curhat Samsat Jabar untuk menyelesaikan keluhan warga Jabar yang sulit bayar pajak kendaraan (PKB).
Selengkapnya

Viral