Terungkap, Alasan PDIP akan Tulis Ulang Sejarah Sendiri, Bambang Pacul Sentil Fadli Zon soal Pemerkosaan 98

Bambang Pacul pun mengingatkan agar siapa pun tidak merasa paling benar dalam melihat sejarah. Terlebih, dalam konteks budaya masyarakat Indonesia yang masih sangat mengedepankan perasaan atau rasa.

Bambang pun berpandangan bahwa pernyataan Fadli layak dibandingkan dengan fakta yang pernah diungkap secara resmi, termasuk lewat pernyataan Presiden RI saat itu, yakni BJ Habibie.

“Kalau terkait dengan, mohon maaf, terkait dengan tidak ada pemerkosaan, ya silakan dibaca Pak Habibie. Waktu itu Presiden Habibie, de jure Presiden, statement-nya apa? Ya silakan dibaca, saya enggak mau kontradiksikan lah sampean baca, itu Presiden de jure, kan begitu,” jelas Bambang.

“Bahwa subjektivitas Pak Fadli Zon mau mengambil cara yang berbeda, ya dipersilahkan. Nanti kan ditabrakkan dengan ayat, fakta. Kita kan susah hari ini kalau hanya ngotot-ngototan tok, kan gitu loh,” sambungnya.

Meski begitu, Bambang menekankan bahwa polemik perbedaan pandangan terkait sejarah tidak bisa diselesaikan dengan “ngotot-ngototan” semata.

Pasalnya, setiap penulisan sejarah ataupun tafsirnya tak bisa lepas dari sudut pandang pribadi satu sama lain.

“Kalau ngotot-ngototan ya kita bikin sejarah kita sendiri dengan fakta yang kita punya sendiri. Just as simple as that. Woooo iya toh... simpel-simpel saja,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Fadli Zon menyebut tidak ada peristiwa pemerkosaan massal pada tahun 1998, saat kementerian yang dipimpinnya bakal melakukan penulisan sejarah.

Pernyataan ini dikritik banyak pihak, termasuk oleh aktivis perempuan yang terjun langsung menangani korban pada tahun kelam itu.

Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas mengecam keras pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang mempertanyakan kebenaran kekerasan seksual dalam Peristiwa Mei 1998 dan menyebutnya sebagai “rumor”.

Koalisi mendesak Fadli Zon segera mencabut ucapannya secara terbuka dan meminta maaf kepada para korban dan keluarga korban.

"Menuntut Fadli Zon untuk mencabut pernyataannya secara terbuka, memberikan klarifikasi, dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada korban dan keluarga korban pelanggaran berat HAM, khususnya kekerasan seksual dalam Peristiwa Mei 1998 dan seluruh perempuan Indonesia yang berjuang membersamai korban untuk menegakkan keadilan," tulis Koalisi Sipil, dikutip dari laman resmi Kontras, Senin (16/6/2025).