Polemik Sengketa Empat Pulau Aceh-Sumut, Peran Sufmi Dasco Dinilai Jaga Marwah Konstitusi

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad turut menyorot konlik sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara (Sumut).

Sufmi Dasco mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengambil alih persoalan sengketa empat pulau tersebut.

Pengambilalihan persoalan sengketa empat pulau tersebut diputuskan setelah Sufmi Dasco berkomunikasi langsung dengan Prabowo beberapa waktu lalu.

"Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara," kata Dasco dilansir dari Antara, Jakarta, Sabtu (14/6/2025).

"Pada pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu," sambungnya.

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi turut menyorot sikap Sufmi Dasco di tengah polemik sengketa empat pulau itu.

Baca Juga

Tak Lagi Jadi Menteri ESDM? Bahlil Lahadalia Berencana Ikut Kontenstasi Pileg 2029

Menurutnya Sufmi Dasco sebagai sosok yang tampil menenangkan dan strategis di tengah polemik sengketa tersebut.

"Sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad memainkan peran penting sebagai jembatan komunikasi antara lembaga legislatif dan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto," kata Haidar, Jakarta, Sabtu (14/6/2025).

Haidar menjelaskan pernyataan Sufmi Dasco dinilai bukan hanya isyarat politis tetapi bentuk diplomasi kenegaraan yang mengedepankan stabilitas dan kepercayaan publik. 

Menurutnya langkah Ini menunjukkan komitmen pemerintahan terhadap penyelesaian cepat dan tegas dalam menyikapi konflik batas administratif yang berpotensi menciptakan ketegangan antar wilayah.

"Di tengah suhu politik yang memanas, kehadiran Sufmi Dasco Ahmad menjadi penyejuk. Ia tidak tampil dengan retorika keras, melainkan menyampaikan pesan jelas negara hadir. Dasco tidak berpihak ke salah satu provinsi, tetapi memastikan bahwa masalah ini harus selesai secara konstitusional, cepat, dan adil," ungkapnya.

Haidar menjelaskan langkah Dasco merupakan bentuk kepemimpinan kenegaraan yang semakin langka hari ini.

Ketika banyak politisi menggunakan isu ini untuk menaikkan popularitas, Sufmi Dasco Ahmad memilih diam dan bekerja dalam jalur resmu dengan berkomunikasi langsung dengan Presiden.

"Dan menyampaikan hasilnya kepada publik tanpa menyulut emosi massa," ungkapnya.

Haidar mengatakan langkah ini adalah bentuk kedewasaan politik yang penting untuk diteladani khususnya di masa narasi identitas sangat mudah dieksploitasi. 

Ia menyebut Dasco sebagai penjaga keseimbangan serta seorang negosiator yang mampu memisahkan ego sektoral dari kepentingan nasional.

"Apabila keputusan Presiden nanti dapat diterima oleh kedua pihak secara damai, maka Sufmi Dasco Ahmad akan dikenang bukan hanya sebagai politisi, tetapi sebagai penjaga harmoni kebangsaan dalam ruang yang sangat rawan retak," ungkapnya. 

Di sisi lain, Haidar Alwi mengajak masyarakat Aceh dan Sumut untuk menyikapi persoalan ini dengan kepala dingin dan hati yang jernih. 

Ia menyarankan agar polemik ini tidak ditanggapi dengan amarah melainkan dijadikan refleksi atas pentingnya sistem tata kelola wilayah yang lebih partisipatif dan adil.

"Pulau bisa berpindah titik di peta, tetapi rasa keadilan masyarakat tidak bisa begitu saja dikoreksi oleh keputusan administratif. Saya mendorong pemerintah pusat untuk menyertakan pendekatan sosial-historis dalam keputusan akhir," katanya.

Selain itu, Haidar juga menyarankan dibentuknya forum konsultatif yang melibatkan pemprov, tokoh adat, dan lembaga pemetaan independen. (raa)