Legislator Demokrat Harapkan Perda Pendidikan Jadi Jaminan Anak di Jakarta Tak Putus Sekolah

Jakarta, tvOnenews.com - Anak putus sekolah masih menjadi persoalan serius di Ibu Kota Jakarta. 

Terlebih, persoalan mendasar dikarenakan ketidakmampuan orang tua membiayai anaknya yang bersekolah.

Di tengah kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diharapkan ikut hadir menjadi solusi meminimalisir persoalan anak putus sekolah yang jumlahnya sudah mencapai puluhan ribu. 

Salah satunya, dengan menerbitkan Perda yang berpihak pada anak untuk mendapatkan pendidikan gratis dan berkualitas.

Sumber :

• Istimewa

"Kita harapkan kedepan untuk Jakarta, ada Perda yang mengatur hak anak dalam mendapatkan pendidikan gratis dan berkualitas," ujar anggota Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta, Desie Christyana Sari, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Anggota DPRD DKI yang terpilih dari dapil Jakarta Pusat itu Jakarta memiliki keuntungan dengan sokongan dari APBD yang cukup besar untuk penyelenggaraan pendidikan. 

Karena itu, saat ini pansus Raperda penyelenggaraan pendidikan terus berupaya merekomendasikan hal-hal yang menjadi temuan di lapangan untuk dibahas oleh Bapemperda.

“Pansus akan memberikan rekomendasi agar Perda yang disahkan bisa mengakomodir hak pendidikan bagi anak yang bermutu serta berkualitas,” katanya.

Tidak hanya itu, sambung politisi Demokrat itu Perda pendidikan ke depan juga memperhatikan pada sejumlah aspek yang berkaitan dengan kualitas pendidikan di Jakarta.

"Dinas pendidikan harus juga mewujudkan kesetaraan pendidikan pada sekolah negeri dan swasta. Hal itu bertujuan menjaga kualitas pendidikan sehingga secara akademis pendidikan di Jakarta memiliki karakter dan integritas yang cukup baik," katanya.

Lebih jauh, Desie pun menyinggung proyek percontohan atau pilot project program sekolah gratis di 40 sekolah swasta.

Hal itu sesuai dengan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan gratis yang diselenggarakan oleh sekolah negeri maupun swasta.

"Fraksi Demokrat di DPRD DKI sangat mendukung program Pemprov dalam menjalankan keputusan MK. Khususnya dalam hal pendidikan gratis dan berkualitas seperti yang diamanatkan," pungkasnya. (raa)