Reaksi Wakil Ketua Komisi XII soal IUP PT GN di Raja Ampat Tak Dicabut: Kita Butuh Tambang

Jakarta, tvOnenews.com - Soal pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahan tambang di Raja Ampat, kecuali PT Gag Nikel (PT GN) yang merupakan anak usaha dari perusahaan pelat merah PT Aneka Tambang (Antam). Ternyata menuai reaksi dari Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto.

Ia mengapresiasi pemerintah yang mencabut izin usaha pertambangan (IUP) tersebut.

Sugeng berharap pengawasan terhadap perusahaan tambang di sana diperketat.

"Kita apresiasi setinggi-tingginya dengan cepat presiden merespons dan selanjutnya mencabut IUP PT Kawei Sejahtera Mining, Mulia Raymond Perkasa, Anugerah Surya Pratama dan PT Nurham," kata Sugeng kepada wartawan, Selasa (10/6/2025).

Lanjutnya menjelaskan, keempat tambang nikel tersebut berdekatan bahkan masuk dalam kawasan global geopark Raja Ampat yang ditetapkan UNESCO 2023 yang lalu. Ia tak ingin kawasan konservasi di RI ini rusak lantaran aktivitas tambang yang tak sesuai prosedur.

"Kita harus selamatkan dan lindungi kawasan Raja Ampat, agar tetap menjadi kawasan konservasi," ujarnya.

Legislator NasDem ini mengatakan kawasan Raja Ampat memiliki 75% biota laut dunia. Ia ingin kawasan ini dilindungi dengan baik sebagai penyangga ekosistem bumi.

"Kita pun dapat memetik manfaat ekonomi yang besar, misalnya dengan pengembangan wisata lingkungan dan juga skema ekonomi hijau seperti ekonomi karbon," bebernya.

Bahkan ia menyinggung satu perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, yakni PT Gag Nikel yang izinnya tak dicabut oleh pemerintah. Sugeng berharap pengawasan di sana lebih diperketat.

"Kita dorong semua praktik pertambangan dengan menerapkan standar ESG, enviroment, social and governance yang ketat. Sehingga keberadaan tambang benar-benar related dan menunjang pembangunan yang berkelanjutan," ujar Sugeng.

Sugeng menyebut negara memang butuh tambang untuk keberlanjutan, tetapi hal ini tak boleh mengorbankan lingkungan yang menjadi tempat anak-cucu kelak. Ia mengingatkan setiap pembangunan harus memerhatikan target net zero emission pada 2026.

"Kita butuh tambang, karena dari situ ada pendapatan negara, penyerapan tenaga kerja dan kegiatan ekonomi lain. Tapi, jangan sampai mengorbankan lingkungan, yang justru akan merampas masa depan generasi mendatang," kata Sugeng.

"Proses pembangunan semua harus mengacu pada target net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat, termasuk dalam dunia pertambangan. Ke semua itu untuk memelihara bumi agar alam tetap lestari, aman dan nyaman dihuni anak cucu kita" bebernya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) 4 perusahaan di kawasan Raja Ampat, kecuali PT Gag Nikel di bawah PT Antam. 

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan PT Gag Nikel merupakan bagian dari aset negara.

"Tadi kan sudah lihat foto-fotonya waktu saya meninjau itu Alhamdulillah sesuai dengan AMDAL sehingga karena juga adalah bagian daripada aset negara," beber Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Bahlil mengatakan pihaknya telah melakukan evaluasi aktivitas pertambangan di Pulau Gag yang dilakukan PT Gag Nikel. 

Menurut dia, aktivitas pertambangan PT Gag Nikel berjalan baik.

"Untuk PT Gag karena itu adalah dia melakukan sebuah penambangan yang menurut dari hasil evaluasi tim kami itu baik sekali," katanya.

Bahlil mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajaran pemerintahan agar mengawasi ketat pertambangan oleh PT Gag Nikel.

"Selama kita awasi betul arahan Bapak Presiden. Kita harus awasi betul lingkungannya," ujar Bahlil.

Adapun nama empat perusahaan yang dicabut izinnya adalah:

1. PT Anugerah Surya Pratama
2. PT Nurham
3. PT Mulia Raymond Perkasa
4. PT Kawei Sejahtera Mining. (aag)