Irham Buana Komentari Aksi Bahlil Tangani Polemik Raja Ampat: Patut Diacungi Jempol

Jakarta, tvOnenews.com - Langkah-langkah konkrit Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam pengusutan tambang nikel di Raja Ampat mendapat banyak sambutan positif. 

Apresiasi kini datang dari Anggota Fraksi Golkar DPRD Sumut, Irham Buana Nasution. 

"(terkait Raja Ampat) Langkah-langkah cepat yang dilakukan Menteri ESDM yang juga Ketum kami di Partai Golkar Bapakk Bahlil Lahadalia patut kita acungi jempol. Dan ini jadi inspirasi bagi pejabat lain pada umumnya dan kami kader Golkar khususnya untuk gerak cepat dalam penyelesaian isu tengah masyarakat," kata Irham Buana Nasution kepada wartawan, Selasa (10/6/2025) di gedung dewan. 

Irham yang juga Wakil Ketua Korbid Pemenangan Pemilu Golkar Sumut itu menilai Bahlil melakukan apa yang sudah menjadi tugasnya sebagai Menteri ESDM di Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo. 

Yakni turun langsung ke lokasi disebut terdampak kerusakan lingkungan dan kawasan geopark Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Kemudian, dari hasil peninjauan langsung tersebut diperoleh hasil bahwa Pulau Gag dan Pulau Piaynemo di Raja Ampat bukan termasuk kawasan geopark. Dan tidak ditemukan adanya pencemaran lingkungan di kawasan tersebut.

Baca Juga

Koperasi Tambang Rakyat Didirikan Serentak di Kalimantan Timur

"Dan hasil tersebut dilaporkan Pak Bahlil langsung kepada Presiden Prabowo dengan memaparkan kondisi dan peta terkini di pulau dimaksud," urai Irham yang juga mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan tersebut. 

Karena tidak ditemukannya pencemaran lingkungan sebagaimana yang tersebar di media sosial, Irham mengajak masyarakat untuk tetap bijak dalam menyaring informasi yang beredar. Apalagi sampai menghakimi seseorang sehingga mencoreng nama baik seseorang.

"Namun saya yakin bahwa masyarakat kita selalu bijak dalam menyaring informasi yang beredar di medsos. Karena memang kita sama-sama ingin bahwa negara ini maju dan sejahtera sehingga tetap bijak dalam menyikapi adudomba," ungkap Irham. 

Irham juga menggarisbawahi bahwa izin tambang di Raja Ampat tersebut dikeluarkan bukan di era Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM. Maka apa yang dilakukan Bahlil dalam penanganan Raja Ampat merupakan bentuk tanggungjawab Bahlil dalam mengentaskan info yang tidak benar di masyarakat.