Ultimatum Menohok Gibran soal Program Lapor Mas Wapres, Semua Warga Indonesia Harus Tahu Ini

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming berharap program Lapor Mas Wapres tak berhenti di tempat.

Dia ingin program Lapor Mas Wapres terus disempurnakan agar birokrasi lebih cepat, akurat, dan adaptif menghadapi dinamika masyarakat.

"Pak Wapres minta agar program ini tidak stagnan, tapi terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Penyempurnaan sistem dan prosedur sangat penting agar birokrasi bisa lebih cepat merespons, lebih akurat dalam menangani, dan lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat," kata Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar melalui Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Senin (9/6/2025).

Sejak diluncurkan pada 11 November 2024, Lapor Mas Wapres telah menindaklanjuti 7.590 laporan masyarakat dari berbagai sektor, seperti pendidikan, keuangan, pertanahan, dan bantuan sosial.

Sejumlah kasus telah diselesaikan, sementara sebagian lainnya masih dalam proses verifikasi atau menunggu kelengkapan dokumen.

Sebagian besar laporan disampaikan melalui kanal WhatsApp (72,05 persen) sebab preferensi masyarakat terhadap akses yang mudah dan bisa diakses dari mana saja.

Sedangkan 27,95 persen laporan lainnya disampaikan secara langsung melalui kanal tatap muka setelah pelapor melakukan registrasi di laman resmi lapormaswapres.id.

Meski Lapor Mas Wapres menunjukkan hasil positif,pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam koordinasi antarlembaga.

Adapun, penanganan laporan melibatkan kolaborasi Setwapres dengan instansi terkait, seperti Kementerian ATR/BPN, OJK, Kemensos, dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dengan tetap menjunjung akuntabilitas dan kepekaan terhadap pelapor.

Oleh karena itu, agar tata kelola laporan masyarakat melalui Lapor Mas Wapres didorong terus disempurnakan.

"Pak Wapres menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari Asta Cita Pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Subianto untuk menciptakan good governance dan good corporate governance melalui pelayanan publik yang responsif dan inklusif," tuturnya.(ant/lkf)