Menguak Tabir Rekam Jejak Anak Usaha Antam Pemilik Tambang Raja Ampat, Miliki Sumber Daya Nikel 314 Juta wmt

Jakarta, tvOnenews.com - Raja Ampat, belakangan ini menjadi topik pembicaraan aktivis lingkungan dan publik, bahkan elite politik. Namun, perbincangan itu bukan soal keindahannya atau membahas kepingan surga Indonesia soal Raja Ampat sebagai pusat keanekaragaman hayati laut global.

Akan tetapi, terkait tambang yang diduga mengancam kelestarian 75% dari terumbu karang terbaik dunia di kawasan Raja Ampat. 

Ironisnya, yang menggarap tambang di kawasan Raja Ampat itu adalah PT Gag Nikel Raja Ampat, yang merupakan anak perusahaan PT Antam Tbk milik BUMN.

Sontak, hal ini pun menuai kritikan pedas dari aktivis lingkungan hingga elite politik.

Lantas, bagaimana rekam jejak anak perusahaan Antam tersebut? 

Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), perusahaan tambang yang cakupan konsesinya cukup luas adalah PT Gag Nikel.

PT Gag Nikel Raja Ampat tercatat memiliki luas wilayah izin pertambangan 13.136 hektar. 

Perusahaan pemilik tambang nikel ini mendapat izin produksi pada 2017, lalu mulai berproduksi pada 2018. 

Saham pemilik tambang nikel di Pulau Gag ini rupanya dikuasai PT Antam Tbk.

Di mana Antam sebelumnya adalah perusahaan BUMN, sebelum kemudian seluruh saham pemerintah dialihkan ke MIND ID yang berstatus holding BUMN pertambangan.

Kemudian, mengutip situs resminya, PT Gag Nikel adalah perusahaan pemegang kontrak karya sejak 1998.

Mulanya, saham PT Gag Nikel dimiliki oleh Asia Pacific Nickel Pty Ltd sebesar 75 persen, saham sisanya dikuasai PT Antam Tbk sebesar 25 persen.

Namun, sejak 2008, Antam mengakuisisi semua saham Asia Pacific Nickel Pty Ltd. 

Dengan begitu, PT Gag Nikel sepenuhnya dikendalikan oleh Antam.

Selain itu, berdasarkan informasi di laman Kementerian ESDM, kontrak karya PT Gag Nikel terdaftar di aplikasi Mineral One Data Indonesia (MODI) dengan nomor akta perizinan 430.K/30/DJB/2017.

Dari data per 31 Desember 2018, total cadangan nikel PT Gag Nikel Raja Ampat tercatat sebesar 47,76 juta wet metric ton (wmt) yang terdiri dari 39,54 juta wmt bijih nikel saprolit dan 8,22 juta wmt bijih nikel limonit.

Jadi, tercatat total sumber daya nikel PT Gag Nikel mencapai 314,44 juta wmt yang terdiri dari 160,08 juta wmt bijih nikel saprolit dan 154,36 juta wmt limonit.

Sekadar informasi, Wmt adalah satuan untuk bijih logam dalam keadaan basah alami. 

Tak hanya itu saja, Gag Nikel Raja Ampat memiliki fasilitas yang terbilang sangat lengkap di pulau tersebut. Anak usaha Antam itu membangun beberapa rumah tinggal untuk karyawan di sana.

Fasilitas lainnya di Pulau Gag yang dibangun Antam antara lain dermaga yang menjadi fasilitas sandar kapal penghubung dari Gag ke Sorong dan Wisai.

Selain itu, Antam juga membangun landasan udara sepanjang 1.500 meter yang bisa didarati pesawat kecil.

Dikutip dari situs perusahaan, Direktur Utama PT Gag Nikel Raja Ampat, yakni Arya Arditya Kurnia. 

Arya Arditya Kurnia dibantu  satu orang direktur lainnya, yakni Aji Priyo Anggoro yang menjabat sebagai Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Sumber Daya Manusia.

Perusahaan ini hanya memiliki dua direksi, namun mempunyai empat komisaris. Latar belakang para komisaris ini berasal dari ormas agama hingga purnawirawan jenderal TNI.

Deretan komisaris PT Gag Nikel Raja Ampat antara lain Ahmad Fahrur Rozi yang merupakan Ketua Tanfidziyah PBNU Pusat 2022-2027, dan Brigjen (Purn) Saptono Aji, mantan Asisten Khusus Wamenhan.

Sementara, dua Komisaris PT Gag Nikel Raja Ampat lainnya adalah Hermansyah dan Lana Saria yang saat ini tercatat sebagai pejabat eselon di Kementerian ESDM.

Sebelumnya diberitakan, tambang Raja Ampat semakin memanas dibahas di tengah-tengah publik. Bahkan, menuai komentar di kalangan elite politik, serta membuat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara soal itu.

Tak hanya sekadar angkat bicara, Bahlil juga beberkan terbitnya izin tambang Raja Ampat. Bahkan, ia juga bocorkan posisinya saat izin tambang Raja Ampat itu terbit.

Kata Bahlil, izin produksi pertambangan nikel milik PT GAG Nikel (GN) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, telah diterbitkan sejak 2017, sebelum ia menjabat sebagai menteri.

Hal ini disampaikan Bahlil untuk merespons sorotan terhadap kegiatan tambang di kawasan pulau kecil yang dinilai rawan merusak lingkungan.

"IUP produksinya itu 2017 dan beroperasi mulai 2018. Saya juga belum pernah ke [Pulau] GAG. Dan IUP-nya itu sekali lagi, IUP produksinya 2017. Saya masih ketua umum HIPMI Indonesia, belum masuk di kabinet," ujar Bahlil yang mebocorkan posisinya sebagai apa saat izin tersebut terbit, dalam acara bincang media, di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025).

Selain itu, Bahlil juga tegaskan, bahwa dari lima izin usaha pertambangan (IUP) yang tercatat di Raja Ampat, hanya satu yang saat ini beroperasi, yakni PT GN, yang merupakan anak usaha dari BUMN PT Aneka Tambang Tbk (Antam).

Bahkan, Bahlil menyebutkan, operasional perusahaan itu telah melalui proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

"Jadi teman-teman, IUP di Raja Ampat itu ada beberapa, mungkin ada lima setelah saya mendapat laporan dari dirjen. Nah, yang beroperasi sekarang itu hanya satu, yaitu PT GAG. PT GAG Nikel ini yang punya adalah Antam, BUMN," ungkap Bahlil.

Lanjut Bahlil menjelaskan, bahwa  pihaknya telah mengirim tim ke lapangan dan akan segera melakukan kunjungan langsung ke lokasi. 

Kunjungan itu, kata dia, direncanakan bersamaan dengan agenda pemantauan proyek energi di wilayah Kepala Burung, Sorong, Fakfak, dan Bintuni.

"Saya sendiri akan turun, saya akan mengecek langsung di lokasi Pulau GAG. Supaya apa? Saya ingin ada objektif," ucap Bahlil.

Kemudian, kata dia, ESDM melalui Direktorat Mineral dan Batubara, telah menghentikan sementara operasional PT GAG nikel.

"(Dihentikan sementara) sampai dengan verifikasi lapangan, kita akan cek," katanya.

Kembali ia jelaskan, keberadaan PT GN di wilayah tersebut berawal dari statusnya sebagai kontrak karya yang telah ada sejak akhir 1990-an, sebelum akhirnya diambil alih oleh negara dan diserahkan kepada Antam.

"Kontrak karya ini dulu siapa? Oleh asing. Kemudian pergi, diambil alih oleh negara. Negara menyerahkan kepada PT Antam. PT Antam itu adalah perusahaannya siapa? PT GAG Nikel," pungkasnya. (aag)