Menguak Tabir Rekam Jejak Anak Usaha Antam Pemilik Tambang Raja Ampat, Miliki Sumber Daya Nikel 314 Juta wmt

Sekadar informasi, Wmt adalah satuan untuk bijih logam dalam keadaan basah alami. 

Tak hanya itu saja, Gag Nikel Raja Ampat memiliki fasilitas yang terbilang sangat lengkap di pulau tersebut. Anak usaha Antam itu membangun beberapa rumah tinggal untuk karyawan di sana.

Fasilitas lainnya di Pulau Gag yang dibangun Antam antara lain dermaga yang menjadi fasilitas sandar kapal penghubung dari Gag ke Sorong dan Wisai.

Selain itu, Antam juga membangun landasan udara sepanjang 1.500 meter yang bisa didarati pesawat kecil.

Dikutip dari situs perusahaan, Direktur Utama PT Gag Nikel Raja Ampat, yakni Arya Arditya Kurnia. 

Arya Arditya Kurnia dibantu  satu orang direktur lainnya, yakni Aji Priyo Anggoro yang menjabat sebagai Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Sumber Daya Manusia.

Perusahaan ini hanya memiliki dua direksi, namun mempunyai empat komisaris. Latar belakang para komisaris ini berasal dari ormas agama hingga purnawirawan jenderal TNI.

Deretan komisaris PT Gag Nikel Raja Ampat antara lain Ahmad Fahrur Rozi yang merupakan Ketua Tanfidziyah PBNU Pusat 2022-2027, dan Brigjen (Purn) Saptono Aji, mantan Asisten Khusus Wamenhan.

Sementara, dua Komisaris PT Gag Nikel Raja Ampat lainnya adalah Hermansyah dan Lana Saria yang saat ini tercatat sebagai pejabat eselon di Kementerian ESDM.

Sebelumnya diberitakan, tambang Raja Ampat semakin memanas dibahas di tengah-tengah publik. Bahkan, menuai komentar di kalangan elite politik, serta membuat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara soal itu.

Tak hanya sekadar angkat bicara, Bahlil juga beberkan terbitnya izin tambang Raja Ampat. Bahkan, ia juga bocorkan posisinya saat izin tambang Raja Ampat itu terbit.

Kata Bahlil, izin produksi pertambangan nikel milik PT GAG Nikel (GN) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, telah diterbitkan sejak 2017, sebelum ia menjabat sebagai menteri.

Hal ini disampaikan Bahlil untuk merespons sorotan terhadap kegiatan tambang di kawasan pulau kecil yang dinilai rawan merusak lingkungan.

"IUP produksinya itu 2017 dan beroperasi mulai 2018. Saya juga belum pernah ke [Pulau] GAG. Dan IUP-nya itu sekali lagi, IUP produksinya 2017. Saya masih ketua umum HIPMI Indonesia, belum masuk di kabinet," ujar Bahlil yang mebocorkan posisinya sebagai apa saat izin tersebut terbit, dalam acara bincang media, di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025).