Ekonom Soroti Legalisasi Judi dalam Bentuk Kasino di Indonesia

Jakarta, tvOnenews.com - Ekonom dan Pengamat Bisnis, Benny Batara Hutabarat atau Bennix menggambarkan dua pilihan di balik wacana legalisasi judi dalam bentuk kasino di Indonesia. 

Menurutnya, jika wacana itu direalisasikan akan menjadi pendapatan negara yang diterima melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pada Kementerian Keuangan.

Sementara sebaliknya hanya akan dinikmati oknum Aparat Penegak Hukum (APH). 

"Lebih baik judi itu legal atau ilegal? Kalau judi itu legal, duit masuk ke Kementerian Keuangan Dirjen Pajak. Tapi kalau judi itu ilegal, duit masuk ke aparat. Pilihannya kita mau perkaya siapa hari ini?" ujar Bennix dalam diskusi publik dengan tajuk 'Legalisasi Kasino di Indonesia: Antara Kepastian Hukum, Tantangan Sosial, dan Peluang Ekonomi' yang digelar Iwakum di Jakarta, Sabtu (7/6/2025). 

Diketahui, praktik perjudian yang kini masih berstatus ilegal kerap dimanfaatkan oleh oknum.

Salah satu contohnya kasus judi online yang dibekingi oleh Pegawai Kementerian Digital dan Komunikasi (Komdigi). 

Tak hanya itu, Bennix juga menyinggung pernyataan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai kebermanfaatan hukum bagi masyarakat. 

Karenanya, jika legalisasi kasino akan bermanfaat mulai dari ketersediaan lapangan kerja, mendatangkan investor hingga peningkatan pendapatan negara, maka, pemerintah perlu mempertimbangkannya. 

"Kebermanfaatan buat MK ini berulang kali bilang, hukum ini memang kita harus pindah ada kebermanfaatan nggak buat masyarakat, ada dampaknya nggak buat masyarakat," sebutnya. 

"Kalau kita bikin ilegal, justru hanya memperkaya jenderal-jenderal penguasa bintang-bintang di langit itu buat apa?" sambung Bennix. 

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita, sempat melontarkan gagasan agar kasino dilegalkan di Indonesia.

Sebab, sektor ini bisa menjadi sumber baru penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekaligus menambah devisa.

Galih mengutip contoh negara Uni Emirat Arab yang menempatkan kasino di kawasan ekonomi khusus terpisah dari pemukiman penduduk setempat.(lkf)