Santer Kabar Reshuffle Kabinet, Pengamat: Tunggu apa Lagi?

Jakarta, tvOnenews.com - Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan perlu ada evaluasi dan reshuffle terhadap kabinet pemerintahan presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Sudah tujuh bulan masa pemerintahan. Kalau ada menteri, wakil menteri, atau kepala lembaga yang tidak perform, apa lagi yang ditunggu? Publik tentu berharap segera dievaluasi," kata Adi Prayitno, saat dihubungi, Sabtu (7/6/2025).

Menurut Adi, evaluasi dan reshuffle penting lantaran banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan kabinet. Salah satunya, masalah akses terhadap pekerjaan yang masih sulit. Selain itu, ia melanjutkan, ada juga persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di beberapa daerah akhir-akhir ini.

"Hal-hal seperti ini yang menurut saya menjadi sangat penting untuk dievaluasi secara serius. Sudah tujuh bulan para menteri di kabinet ini, tapi progress report-nya tidak terlalu kelihatan. Artinya, ini sudah saatnya harus mulai dievaluasi," ujar Adi.

Adi pun menganggap anggota kabinet yang mengurus masalah ketenagakerjaan sudah selayaknya dievaluasi. Kemudian juga mereka yang bertanggung jawab terhadap masalah kemiskinan yang sampai sekarang belum terselesaikan. Lalu anggota kabinet yang mengurus ekonomi karena pertumbuhan ekonomi saat ini tidak terlalu baik.

"Itu sektor riil yang selama ini menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia. Jadi siapa pun presidennya, sektor-sektor ini menjadi vital dalam sebuah pemerintahan. Karena memang menterinya tidak bisa bekerja sesuai ekspektasi atau tidak perform, ya, memang sudah saatnya dievaluasi," ucap Adi.

Meski demikian, Adi mengatakan tidak semua anggota kabinet Prabowo-Gibran yang kinerjanya minus. Menurut dia, ada juga menteri yang sejauh ini kinerjanya terhitung cukup baik. Misalnya, ia melanjutkan, anggota kabinet yang mengurus masalah pangan.

"Pemerintah menyampaikan kabar baik bahwa kita surplus pangan. Itu bagus. Kalau betul surplus, itu kan sesuatu yang sangat bisa diapresiasi. Artinya, di tengah efisiensi anggaran dan situasi global yang tidak menentu, ada kementerian yang mampu meningkatkan produktivitas kinerjanya," kata Adi.

Lebih lanjut Adi juga menilai positif kinerja sejumlah lembaga lain. Misalnya, Kejaksaan Agung yang banyak mengungkap kasus korupsi besar. "Kejaksaan Agung memang layak diapresiasi karena mengungkap persoalan yang cukup krusial, seperti kasus korupsi di Pertamina dan lain-lain. Itu luar biasa menurut saya. Artinya, supremasi hukum kita sudah menunjukkan taringnya," ujarnya.

Selain itu, Adi menambahkan, ada juga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang kerja-kerjanya membuat Indonesia aman dari serangan teroris (zero terrorist attack) sejak 2023 dan berhasil mengimplementasikan panduan memberantas terorisme melalui Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

"Harus diakui bahwa sudah lama negara kita ini tidak dihantui isu-isu terorisme. Itu kan memang layak diapresiasi. Artinya, langkah-langkah mitigasi dan antisipasi yang terkait dengan terorisme itu kan sudah bagus. Penanggulangannya itu bagus," ucap Adi. 

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, membuka kemungkinan Presiden Prabowo Subianto bakal melakukan reshuffle kabinet. Namun, dia mengatakan kapan dan siapa saja menteri yang akan direshuffle merupakan hak prerogatif Prabowo.

"Ya reshuffle, itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Tapi kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif presiden," kata Hasan kepada wartawan di Kantor PCO Jakarta Pusat, Selasa, 3 Juni 2025. (ebs)