Surat Pemakzulan Gibran Dinilai Tak Berdasar, Sarat Kepentingan Politik

Jakarta, tvOnenews.com - Forum Purnawirawan TNI mengirimkan surat ke pimpinan DPR, MPR, dan DPD RI terkait permintaan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka.

Sejumlah pihak pun merespons upaya pemakzulan Gibran oleh forum Purnawirawan TNI tersebut.

"Surat itu biasa saja, tidak mengandung substansi yang patut ditindaklanjuti. Bahkan terkesan mengada-ada," kata Ketua Umum Rampai Nusantara, Semar Mardiansyah kepada awak media, Jakarta, Rabu (4/7/2025).

Semar menuturkan tak ada bukti pelanggaran hukum oleh Gibran saat mencalonkan hingga dilantik menjadi Wapres RI.

Menurutnya semua persyaratan dipenuhi Griban saat ditunjuk menemani Presiden RI, Prabowo Subianto.

"Tidak ada satu pun alasan konstitusional yang bisa dijadikan dasar untuk memakzulkan,” katanya.

Semar turut serta menyoroti keterlibatan Jenderal TNI (Purn), Fachrul Razi dan sejumlah tokoh lainnya yang merupakan pendukung pasangan AMIN dalam Pilpres lalu. 

Ia menilai surat tersebut bagian dari manuver politik yang berpotensi merongrong pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Yang menarik, Pak Try Sutrisno bahkan tidak ikut lagi menandatangani. Mungkin karena beliau sudah menyadari bahwa langkah ini keliru dan tidak tepat," kata Semar.

“Negara sedang menghadapi tantangan besar dengan berbagai persoalan bangsa. Jangan bikin gaduh dan ganggu stabilitas nasional hanya demi kepentingan politik segelintir orang,” sambungnya.

Ia menyatakan akan terus mendukung dan membela pemerintahan Prabowo-Gibran serta siap melawan segala bentuk upaya yang mengganggu jalannya pemerintahan karena kepentingan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia diatas segalanya.

"Kami berharap mas wapres Gibran untuk tetap fokus bekerja dan tidak terpengaruh dengan hal tersebut karena bukan sesuatu yang penting untuk dipikirkan, cukup dilihat sebagai bagian dari kemauan pribadi segelintir orang yang memiliki kepentingan politik tertentu," pungkasnya. (raa)