Luhut Tegaskan AI Bukan Pilihan Tapi Kebutuhan Strategis, Pemerintah Siapkan Peta Jalan Nasional

Jakarta, tvOnenews.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa teknologi kecerdasan buatan (AI) bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Hal ini ia sampaikan dalam sambutannya di acara peluncuran Sahabat AI Model 70B di Museum Nasional, Jakarta Pusat.

“AI bukan pilihan, melainkan kebutuhan strategis untuk meningkatkan daya saing. Indonesia harus bergerak cepat agar tidak tertinggal,” tegas Luhut, di Jakarta, dikutip Selasa (3/6/2025).

Ia menyebutkan bahwa pemanfaatan AI yang tepat akan membuat teknologi ini menjadi alat bantu produktivitas sekaligus mitra kerja dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Untuk itu, Luhut mendorong pentingnya memiliki arah pengembangan dan adopsi AI yang terintegrasi dalam bentuk Peta Jalan AI Nasional. Peta jalan tersebut akan mengatur integrasi AI di sektor publik dan pemerintahan, investasi pada riset dan pengembangan, kesiapan infrastruktur dan talenta AI, hingga kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam membangun ekosistem.

“Semua itu perlu tata kelola dan regulasi berbasis prinsip transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas,” ujar Luhut.

Baca Juga

GrabX 2026 Digadang Dorong Ekonomi Digital, Pemerintah Soroti Peran AI bagi UMKM

Sejalan dengan itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menyatakan bahwa saat ini pemerintah sedang menyusun Peta Jalan AI Nasional dan terus menjaring masukan dari para pemangku kepentingan.

“Jadi, mohon sabar. Juni Insyaallah roadmap-nya keluar. Kemudian dari situ kita akan turunkan ke dalam bentuk regulasi AI,” kata Meutya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen mempercepat penerbitan regulasi AI, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar tidak menghambat inovasi.

“Pada intinya pemerintah ingin sekali agar regulasi cepat keluar, namun demikian tentu regulasi ini harus berhati-hati dengan memperhatikan bahwa inovasi tidak boleh terbendung dengan adanya regulasi ini,” tandasnya. (agr/iwh)