News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Soal Sekolah Transformasi Garuda, Pimpinan Komisi X DPR Ingatkan Pemerintah: Jangan Jadi seperti Bimbel

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani minta pemerintah jelaskan secara detail terkait dasar penunjukan 12 sekolah mandiri yang disubsidi atau....
Senin, 2 Juni 2025 - 18:28 WIB
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani
Sumber :
  • ANTARA

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah menjelaskan secara detail terkait Sekolah Garuda Transformasi Mandiri.

Khususnya, mengenai dasar penunjukan 12 sekolah mandiri yang disubsidi atau di bawah naungan Sekolah Garuda.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Kami mendukung penuh Sekolah Garuda, tapi untuk Sekolah Transformasi Garuda, kami pertanyakan penunjukannya. Sekolah sekolah transformasi ini kan sekolah sekolah yang sudah mandiri, kenapa harus di subsidi?” kata Lalu kepata wartawan, Senin (2/6/2025).

Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu lantas mempertanyakan dalil jika pembuatan Sekolah Transformasi Garuda untuk mengoptimalkan potensi sekolah dan madrasah agar siswanya masuk perguruan tinggi terbaik.

“Kalau alasannya mempersiapkan agar bisa masuk kampus top dunia, kenapa kita tidak berpikir membuat kampus sendiri sekelas kampus kampus besar di dunia?” jelas Lalu.

Lalu pun mengusulkan agar pemerintah menggunakan anggaran Sekolah Transformasi Garuda untuk memperbanyak beasiswa bagi peserta didik di Tanah Air ke jenjang perguruan tinggi.

“Lebih baik anggaran sekolah transformasi itu diperuntukkkan untuk perbanyak beasiswa, agar kita pastikan anak-anak indonesia bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi untuk menuju Indonesia Emas 2045,” jelasnya.

Jangan sampai, kata Lalu, Sekolah Transformasi Garuda akan seperti bimbingan belajar (bimbel) yang dibiayai negara.

"Intinya, Sekolah unggul Garuda kami sangat dukung penuh. Sekolah Transformasi Garuda yang saat ini dipilih, kami pertanyakan. Jangan seolah-olah sekolah-sekolah tersebut seperti bimbel dengan disubsidi negara,” sambung Lalu.

Untuk itu, dia meminta pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakan Sekolah Transformasi Garuda. Dia juga mengingatkan soal dampak negatif dari Sekolah Transformasi Garuda jika diberlakukan.

"Lebih baik kita harus mulai berpikir untuk membuat kampus sekelas dunia di negara sendiri,” kata dia.

“Jangan membuat stigma di masyarakat bahwa sekolah-sekolah di luar Sekolah Transformasi Garuda tersebut tidak ada yang unggul sehingga masyarakat mempertanyakan pemerataan kualitas pendidikan itu di mana,” pungkas Lalu. (saa/muu)

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

tvonenews

 

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kampung Cerdas di DPRD Kota Surabaya terus berlanjut. Panitia Khusus (Pansus) kini memfokuskan pada tahap konsolidasi dan sinkronisasi dengan program yang telah berjalan di lingkungan Pemerintah Kota.
Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Buntut Aduan Warga Dibalas Foto AI, Pramono Kasih Peringatan Keras ke PPSU: Enggak Ada Kompromi

Buntut Aduan Warga Dibalas Foto AI, Pramono Kasih Peringatan Keras ke PPSU: Enggak Ada Kompromi

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta seluruh aduan warga melalui aplikasi JAKI harus ditanggapi serius dan tidak dimanipulasi dengan foto Artificial Intelligence (AI).
Cuaca Ekstrem Picu Risiko Kesehatan, Ini Tips Memilih AC yang Aman, Hemat, dan Sehat

Cuaca Ekstrem Picu Risiko Kesehatan, Ini Tips Memilih AC yang Aman, Hemat, dan Sehat

Namun, tidak semua AC mampu memberikan dampak positif bagi kesehatan. Pemilihan yang kurang tepat justru bisa memperburuk kondisi, seperti udara terlalu kering atau sirkulas

Trending

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginstruksikan Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengusut tuntas penyebab mandeknya implementasi kebijakan baru.
Pemain Timnas Resmi Kembali jadi Warga Negara Belanda setelah Terseret Kasus Paspor di Eredivisie, Dijadwalkan Bermain Lagi Pekan Ini

Pemain Timnas Resmi Kembali jadi Warga Negara Belanda setelah Terseret Kasus Paspor di Eredivisie, Dijadwalkan Bermain Lagi Pekan Ini

Seorang pemain Timnas kembali menjadi warga negara Belanda setelah terseret konflik paspor di Eredvisie. Penyerang Heerenveen itu akan kembali bermain pekan ini
Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain naturalisasi timnas berbondong-bondong kembali jadi Warga Negara Belanda setelah kasus paspor meledak di Liga Belanda dalam beberapa pekan terakhir.
Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Baik untuk Seluruh Sopir Angkot di Jawa Barat, Ada Program Kredit Angkot Listrik Tanpa DP

Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Baik untuk Seluruh Sopir Angkot di Jawa Barat, Ada Program Kredit Angkot Listrik Tanpa DP

Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan, bahwa saat ini dirinya sedang menggodok program kredit angkot listrik yang bisa diikuti oleh para sopir angkot di Jawa Barat.
Selengkapnya

Viral