Hercules Pun Tak Kebal Hukum, Peringatan Serius dari GRIB Jaya

Jakarta, tvOnenews.com – Setelah pembongkaran markas ormas GRIB Jaya di lahan yang diklaim milik BMKG, tensi terus meningkat. Polda Metro Jaya menindak tegas, bahkan menangkap belasan anggota GRIB yang dituding menyerobot lahan. Namun, kini giliran DPP GRIB Jaya yang bersuara lantang.

Sekretaris Jenderal GRIB Jaya, Zulfikar, menyampaikan peringatan keras. Tak hanya untuk aparat penegak hukum, tetapi juga untuk seluruh anggota GRIB di lapangan. Ia menegaskan bahwa organisasi besutan Hercules Rosario Marshal itu tunduk pada hukum.

“GRIB tidak kebal hukum. Ketua Umum kami pun tidak kebal hukum. Kalau ada yang melanggar, silakan proses secara hukum,” ujar Zulfikar dalam program Kontroversi di Metro TV, dikutip Sabtu (31/5/2025).

Zulfikar menjelaskan bahwa keberadaan GRIB di lahan yang kini disengketakan merupakan bentuk pendampingan hukum. Mereka hadir atas dasar kuasa dari para ahli waris yang merasa lahannya terancam dibangun secara sepihak.

“Lawyer kami menerima kuasa dari ahli waris. Jadi posisi GRIB bukan sebagai penyerobot, melainkan pendamping hukum,” ujarnya.

Lahan tersebut sudah diperebutkan selama lebih dari 11 tahun. Ahli waris disebut telah menempuh berbagai jalur hukum, namun belum ada kepastian. Dalam kondisi itu, GRIB Jaya masuk sebagai pendamping untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil yang merasa dimarjinalkan.

Baca Juga

Sengketa Lahan KAI di Tanah Abang Mencekam, Hercules dan GRIB Jaya Gugat Menteri, Gubernur Jakarta hingga Polda

Namun, Zulfikar menegaskan, jika dalam proses itu ada anggota GRIB yang bertindak di luar hukum, pihaknya tidak akan membela.

“Kalau ada anggota kami yang melanggar, silakan ditindak. Tapi kalau tidak bersalah, jangan dipaksakan bersalah,” tegasnya.

Pernyataan ini menyasar dua arah: menjadi kode keras untuk anggota GRIB agar tak bermain kasar, sekaligus sinyal kuat ke aparat agar bertindak adil, bukan represif sepihak.

Pasca pembongkaran, kini hanya satu pedagang yang masih bertahan di atas tanah sengketa: penjual hewan kurban yang diberi tenggat hingga 8 Juni 2025, usai Idul Adha, untuk angkat kaki. Namun, atmosfer tetap panas. Banyak yang menilai, ini bukan sekadar urusan sengketa tanah—melainkan pertarungan pengaruh, citra, dan kekuasaan.

Ketika ormas, aparat, dan ahli waris berseberangan di atas tanah yang sama, satu hal tetap jadi sorotan: tak ada yang kebal hukum. Bahkan Hercules sekalipun. (aag/nsp)