Tolak Ilegal Impor, KSPN: Kalau Terpaksa Impor, Jangan Jual Barang Lebih Murah

Jakarta, tvOnenews.com - Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), menggelar aksi unjuk rasa ‘Tolak Ilegal Import’ di kawasan Silang Monas Barat Daya, Gambir, Jakarta Pusat, pada Minggu (1/6/2025).

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengatakan bahwa jika Indonesia terpaksa harus impor, maka imporlah barang yang tidak mampu dibuat di Indonesia.

“Tapi kan, kalau kita kemudian ingin mengedepankan rasa nasionalisme, imporlah barang-barang yang di Indonesia itu belum ada atau belum mampu kita bikin. Tidak apa-apa, kita impor,” jelas Ristadi, di Monas, pada Minggu (1/6/2025).

Selain itu Ristadi mengungkapkan Indonesia boleh impor jika masyarakat masih kekurangan barang. Jangan sampai impor ini membuat barang di dalam negeri tidak laku.

“Atau kalau pun kepaksa harus impor, imporlah sejumlah memang masih, masyarakat kita masih kekurangan. Jangan sampai kemudian bahan barang-barang kita sudah cukup, tapi tetap impor juga. Maka itu barang-barang dalam negeri itu tidak laku,” ungkap Ristadi.

Kemudian Ristadi meminta jika impor barang, maka jangan sampai harganya jauh lebih murah dari barang yang diproduksi di Indonesia. Hal ini dapat menghancurkan produksi dalam negeri yang berdampak pada perusahaan dan pekerjanya.

“Atau kemudian, kalau juga harus terpaksa impor, jangan kemudian barang-barang sejenis harganya lebih murah. Karena kalau barang-barang sejenis harganya lebih murah, hancurlah produksi dalam negeri kita. Kami yang jadi korban. Produksi dalam negeri kita hancur, pengusahanya nutup perusahaannya. Korbannya kami juga. Ini perlu kita tahu,” terangnya.

Namun Ristadi menegaskan bahwa pada intinya KSPN meminta kepada pemerintah untuk memberantas ilegal impor dan menegakkan hukum penetapan importasi.

“Tapi intinya kita minta berantas ilegal impor. Kemudian, tegakan hukum soal bagaimana penetapan importasi. Kami sadar betul bahwa soal impor ekspor itu sesuatu konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari hubungan negara-negara lain soal perdagangan,” ungkapnya. (ars/raa)