TPL Bantah Tudingan Ephorus HKBP soal Menjadi Penyebab Bencana Ekologi: Kami Sesuai Izin!

"Dengan sistem tanam-panen berkelanjutan, kami menjaga kesinambungan hutan tanaman sebagai bahan baku industri pulp, sehingga jarak waktu antara pemanenan dan penanaman hanya berselang paling lama 1 bulan, sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam dokumen Amdal." 

"Hal ini juga kami laporkan secara berkala melalui Laporan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan. Dari luas konsesi sebesar 167.912 ha, Perseroan hanya mengembangkan sekitar 46.000 ha sebagai perkebunan eucalyptus dan mengalokasikan sekitar 48.000 ha sebagai area konservasi dan kawasan lindung yang dijaga oleh Perseroan dengan komitmen menjaga keanekaragaman hayati di dalamnya," bebernya.

Selain itu, ia juga menjelaskan, bahwa TPL mempekerjakan lebih dari 9.000 orang, baik pekerja langsung maupun tidak langsung, dan didukung oleh lebih dari 4.000 Kelompok Tani Hutan dan pelaku UMKM. 

"Bila termasuk keluarga dari para pekerja dan mitra tersebut, maka jumlah masyarakat yang bergantung pada keberadaan perusahaan mencapai sekitar 50.000 jiwa, belum termasuk kedai pengecer dan bengkel kecil di sekitar areal kerja dan jalur logistik. Ini menunjukkan peran penting TPL dalam mendukung perekonomian lokal dan regional," jelasnya.

Di sisi lain, kata dia, pihaknya menghargai hak setiap pihak untuk menyampaikan pendapat, namun kami berharap hal tersebut didasarkan pada data dan fakta yang akurat. 

"Kami membuka ruang dialog dan menerima masukan dari semua pihak guna menciptakan keberlanjutan yang adil dan bertanggung jawab di wilayah Tano Batak," pungkasnya.

Baca Juga

Satgas PRR Terus Kebut Pemulihan Infrastruktur, Ketahanan Terhadap Potensi Bencana Jadi Prioritas

Ephorus HKBP Serukan Tutup PT Toba Pulp Lestari dan Aquafarm

Sebelumnya diberitakan, Ephorus HKBP Pendeta Victor Tinambunan mengatakan, pihaknya terus berupaya menyelamatkan kerusakan lingkungan dengan pendekatan-pendekatan agama.

Misalnya, seruan untuk menutup pabrik pulp milik PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan Aquafarm di Kabupaten Toba, Sumatera Utara (Sumut).

Seruan ini dia ungkapkan buka tidak beralasan. Ia ungkapkan hal ini karena menurutnya, keberadaan PT TPL dan Aquafarm telah memicu berbagai bentuk krisis sosial dan ekologis yang menyebabkan timbulnya bencana.

Bencana itu, kata dia, terjadi berulang kali seperti banjir bandang di kota wisata Parapat, Kabupaten Simalungun. 

Padahal, sebelumnya kawasan itu tak pernah terkena bencana banjir yang menyebabkan kesengsaraan pada masyarakat.