BBM Langka dan Masyarakat Kesusahan, PB HMI Soroti Gubernur Bengkulu

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI, Maulana Taslam mengapresiasi Wapres Gibran Rakabuming Raka mengecek dua SPBU di Kota Bengkulu yang terdampak kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM). 

Dalam kunjungannya itu, Gibran menyampaikan permohonan maaf kepada warga yang harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Dia akan berdiskusi dengan stakeholder terkait bagaimana cara agar BBM kembali lancar. 

Setelah sampai di lokasi, Gibran langsung mengecek semua kelengkapan di SPBU. Dia juga mengobrol dengan manager SPBU di sana. Mendengarkan suara masyarakat di lokasi hingga berjanji akan mencari jalan keluar. 

“Wapres meminta maaf serta berdialog dengan warga yang mengantre untuk mendapatkan BBM. Ia menanyakan secara langsung berapa lama waktu antrean yang mereka alami,” ujar Maulana Taslam kepada awak media di Jakarta, Rabu (28/5/2025).

Sebaliknya, Taslam mengecam keras Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan yang sampai saat ini tidak melakukan apa-apa untuk masyarakat, khususnya di kasus kelangkaan BBM ini. Dia menyebut gubernur Bengkulu tidak tahu malu. 

Selain itu, Helmi Hasan juga dinilai terkesan arogan dalam memimpin Bengkulu. Pasalnya dia tidak mau menemui masyarakat dan para mahasiswa yang hampir setiap hari menyampaikan aspirasi. 

Baca Juga

Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas di Rejang Lebong Bengkulu Mencapai Rp 1 Miliar

“Saya mengecam keras arogansi gubernur Bengkulu, dia tidak mau menemui kami sebagai mahasiswa dan masyarakat yang kesusahan setiap hari. Pak wapres saja rela turun ke Bengkulu untuk bantu masyarakat, masyarakat gubernurnya seperti itu,” pungkasnya. 

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi kejadian antrean panjang kendaraan yang akan mengisi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Kota Bengkulu.

Bahlil mengatakan akan mengecek kondisi di lapangan terlebih dulu. Ia khawatir ada kendaraan tambang dan perkebunan yang ikut dalam antrean.

"Yang saya khawatirkan adalah, jangan sampai yang antre itu, yang saya khawatirkan ya, truk yang bukan untuk kepentingan umum. Contoh truk tambang atau truk sawit," ujar Bahlil usai menghadiri acara "Energi dan Mineral Forum 2025" di Jakarta, Senin (26/5/2025). (ebs)