GRIB Jaya dan Hercules Makin Terpojok Buntut Sengketa Lahan dengan BMKG, Istana Buka Suara: Teman-Teman, Jangan...

Jakarta, tvOnenews.com - Ormas pimpinan Hercules GRIB Jaya semakin terpojok di tengah sengketa lahan dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Terkait hal ini, pihak Istana buka suara.

Pada Sabtu (24/5/2025) lalu, posko GRIB Jaya sekaligus sejumlah lapak milik warga di Tangerang Selatan (Tangsel) digusur pihak BMKG.

BMKG mengklaim, lahan yang diduduki GRIB Jaya itu merupakan milik negara. Sementara anak buah Hercules menyebut mereka dimintai tolong ahli waris menjaga tanah itu.

Sumber :

• tvOnenews.com/Julio Trisaputra

Di tengah pertikaian tersebut, BMKG kemudian melaporkan GRIB Jaya ke polisi atas tuduhan menduduki lahan negara secara ilegal. 

Kini, lahan sengketa itu telah dikosongkan kecuali pedagang hewan kurban yang diperbolehkan menempati lokasi sampai tanggal 8 Juni 2025.

Terkait kisruh yang tengah terjadi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, memberikan tanggapan.

Hasan Nasbi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan aparat penegak hukum untuk memberantas praktik premanisme, bukan menyasar keberadaan organisasi masyarakat (ormas).

“Teman-teman, kita samakan istilahnya. Jangan mudah menggunakan istilah ormas. Karena ormas banyak teman-teman. Jadi ormas itu, kalau kalian bergabung di PWI, PWI itu ormas. Kalau kalian bergabung di AJI, itu juga ormas. Nahdlatul Ulama ormas. Muhammadiyah ormas. Apa lagi, sebut saja. Jadi, banyak,” kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

Hasan menekankan bahwa arahan Presiden Prabowo adalah untuk mengambil tindakan terhadap aksi-aksi premanisme yang dinilai mengganggu iklim investasi dan usaha di Indonesia.

“Yang mau diatasi pemerintah itu adalah premanisme. Tindakan-tindakan premanisme. Baik premanismenya individual, berkelompok, maupun organisasi. Arahan Presiden adalah premanisme ini harus diatasi sesegera mungkin karena mengganggu iklim usaha,” tegasnya.

Sumber :

• tvOnenews.com/Julio Trisaputra

Menurut Hasan, maraknya praktik premanisme membuat investor berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

“Presiden sudah memerintahkan aparat penegak hukum untuk melakukan kajian dan tindakan sesegera mungkin supaya aksi premanisme ini bisa dihilangkan,” paparnya.