Tanah Negara Jadi ATM Ormas Grib Jaya? Begini Skema Sewanya!

Jakarta, tvOnenews.com - Kasus dugaan penyalahgunaan lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di kawasan Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, mengemuka setelah polisi membongkar sejumlah bangunan liar yang diduga dikuasai organisasi masyarakat (ormas) GRIB Jaya, Sabtu (24/5/2025).

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menyebutkan, bangunan tersebut berdiri tanpa izin dan dibangun di atas lahan negara milik BMKG.

“Mereka melakukan penguasaan lahan tanpa hak,” ujar Ade Ary kepada awak media.

Lapak Pecel Lele Disewakan Rp3,5 Juta, Hewan Kurban Rp22 Juta

Yang mengejutkan, lahan yang dikuasai ormas GRIB Jaya ini ternyata disewakan kepada para pedagang. Polisi menemukan praktik pungutan liar terhadap sejumlah pelaku usaha, mulai dari pedagang makanan hingga penjual hewan kurban.

“Lapak pecel lele dipungut Rp3,5 juta per bulan, sedangkan pedagang hewan kurban dipungut Rp22 juta. Uang tersebut ditransfer ke oknum anggota ormas berinisial Y,” jelas Ade Ary.

Oknum berinisial Y itu disebut sebagai Ketua DPC GRIB Jaya Tangerang Selatan. Keuntungan dari sewa liar ini diduga mencapai puluhan juta rupiah.

BMKG Minta Perlindungan, Lahan Akan Dijadikan Gedung Arsip

Plt Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Akhmad Taufan Maulana menyampaikan bahwa BMKG sudah melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya.

“BMKG memohon bantuan penertiban terhadap ormas yang menduduki lahan negara milik kami,” kata Taufan.

Tanah seluas 127.780 meter persegi tersebut tercatat atas nama negara melalui Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Pondok Betung Tahun 2003. Sebagian lahan itu rencananya akan digunakan untuk pembangunan gedung arsip BMKG.

GRIB Jaya Klaim BMKG Tak Punya Kekuatan Eksekusi Hukum

Di sisi lain, GRIB Jaya membantah melakukan pendudukan ilegal. Melalui akun Instagram @gribjaya_id, mereka menyebut bahwa BMKG telah kalah tiga kali dalam proses hukum melawan ahli waris atas kepemilikan lahan, mulai dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung.

BMKG disebut hanya "menang" di tingkat Peninjauan Kembali (PK), namun tanpa ada perintah resmi untuk mengosongkan lahan atau menyerahkan dokumen kepemilikan asli.

“BMKG berkali-kali gagal meminta pengadilan untuk mengeluarkan perintah eksekusi,” tulis GRIB Jaya.

Mereka menuding BMKG memasang pagar secara sepihak dan menggunakan "surat penjelasan" dari Ketua Pengadilan, yang menurut mereka bukan merupakan keputusan hukum.

Pihak GRIB: Jangan Zolimi Rakyat Kecil

Ketua Tim Hukum dan Advokasi GRIB Jaya, Wilson Colling, menegaskan agar BMKG tidak menjadikan pemberitaan viral sebagai alat menekan masyarakat kecil.

“Tolong disampaikan ke Presiden bahwa rakyat kecil terzolimi. Kalau benar ini tanah negara, tolong telusuri panitia pengadaan tanah, apakah ada manipulasi?” kata Wilson.

GRIB Jaya juga menegaskan bahwa girik asli lahan tersebut masih di tangan ahli waris. Mereka mempertanyakan legalitas peralihan kepemilikan lahan ke negara jika dokumen asli belum pernah diserahkan.

Polisi Dalami Unsur Pidana dan Dugaan Pungli

Polda Metro Jaya saat ini masih mendalami dugaan tindak pidana dalam kasus ini. Selain pendirian bangunan tanpa izin, polisi menelusuri aliran dana hasil pungutan liar yang mengalir ke oknum ormas.

Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut konflik panjang antara institusi negara dan ormas besar yang selama ini dikenal memiliki kekuatan massa. (nsi/nsp)