Cair Rp43,6 Triliun, Bansos Melaju Tapi PKH dan Sembako Masih Tertahan Validasi Data

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah telah mencairkan belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp43,6 triliun hingga 30 April 2025, atau setara 32,3 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

“Belanja bansos kita telah dibelanjakan Rp43,6 triliun,” kata Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam konferensi pers APBN Kita, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).

Realisasi bansos ini meningkat Rp4,7 triliun dari posisi akhir Maret 2025 yang sebesar Rp38,9 triliun. Namun, akselerasi tersebut lebih lambat dibandingkan bulan sebelumnya yang melonjak Rp13 triliun dari Februari ke Maret.

Tambahan realisasi paling besar berasal dari belanja untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang kini mencapai Rp15,4 triliun untuk 96,7 juta peserta. Jumlah ini naik sekitar Rp3,8 triliun dari posisi Maret.

Kemudian, bansos untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bertambah sekitar Rp700 miliar menjadi Rp7,4 triliun untuk 798,2 ribu mahasiswa.

Sementara itu, realisasi bansos untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Program Indonesia Pintar (PIP) belum mengalami perubahan sejak Maret, masing-masing masih di angka Rp7,3 triliun, Rp10,9 triliun, dan Rp1,5 triliun.

Baca Juga

Sebar 118 Ribu Sembako, Pertamina Jadikan Hari Kartini Momentum Kuatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga

Menurut Suahasil, mandeknya pencairan pada ketiga program tersebut disebabkan proses validasi data penerima yang masih berjalan.

“Pemerintah masih menunggu validasi penerima Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) demi memperbaiki ketepatan sasaran,” jelasnya.

Secara keseluruhan, realisasi belanja negara hingga akhir April mencapai Rp806,2 triliun atau 22,3 persen dari target APBN 2025. Angka ini naik Rp185,9 triliun dibandingkan posisi Maret sebesar Rp620,3 triliun.

Belanja pemerintah pusat tersalur Rp546,8 triliun (20,2 persen dari target), terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp253,6 triliun (21,9 persen) dan belanja non-K/L sebesar Rp293,1 triliun (19 persen). Sementara itu, belanja transfer ke daerah (TKD) sudah mencapai Rp259,4 triliun atau 28,2 persen dari target.

Di sisi lain, pendapatan negara tercatat Rp810,5 triliun. Dengan demikian, APBN per April 2025 mencatatkan surplus Rp4,3 triliun atau setara 0,02 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). (agr/raa)