Pemerintah China Menyayangkan Sanksi Uni Eropa dan Inggris Terhadap Rusia

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah China menyayangkan sanksi sepihak yang dijatuhkan Uni Eropa dan Inggris terhadap Rusia serta sejumlah perusahaan Tiongkok, yang dikaitkan dengan sikap Presiden Vladimir Putin yang enggan melakukan gencatan senjata dengan Ukraina.

"Kami menyesalkan dan dengan tegas menentang sanksi Eropa yang tidak dapat dibenarkan tersebut terhadap perusahaan China," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengutp Antara pada Kamis.

Uni Eropa (EU) dan Inggris mengumumkan sanksi baru terhadap Rusia pada Selasa (20/5), sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin meski pembicaraan itu tidak menghasilkan komitmen untuk gencatan senjata di Ukraina.

China, kata Mao Ning, menentang sanksi sepihak yang tidak memiliki dasar hukum internasional atau otorisasi Dewan Keamanan PBB.

"Terkait krisis Ukraina, China berkomitmen untuk mendorong perundingan perdamaian. China tidak pernah menyediakan senjata mematikan bagi pihak-pihak yang berkonflik dan secara ketat mengontrol ekspor barang-barang dengan fungsi ganda," ungkap Mao Ning.

Hubungan dan kerja sama antara perusahaan Tiongkok dan Rusia disebut Mao Ning adalah relasi nomal dan tidak boleh terganggu atau terpengaruh.

Baca Juga

Turnamen Belum Dimulai, Media China Sudah Yakin Lebih Unggul dari Timnas Indonesia Jelang Piala Asia U-17 2026

"Sebagian besar negara, termasuk negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat, juga terus berdagang dengan Rusia. Negara-negara di Eropa harus berhenti menggunakan standar ganda dalam perdagangan dan kerja sama ekonomi dengan Rusia dan merugikan kepentingan sah perusahaan-perusahaan China," tegasnya.

Mao Ning pun mengungkapkan China akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk dengan tegas mempertahankan hak dan kepentingan sahnya.

Sanksi terbaru Inggris menargetkan 14 anggota Badan Desain Sosial (SDA) lainnya, yang melaksanakan operasi informasi yang didanai Kremlin yang dirancang untuk melemahkan kedaulatan, demokrasi, dan supremasi hukum di Ukraina dan di seluruh dunia.

Sanksi juga menargetkan 46 lembaga keuangan yang membantu upaya Rusia untuk menghindari sanksi, serta Bursa Mata Uang St. Petersburg, dan Badan Penjamin Simpanan Rusia yang mengasuransikan bank-bank Rusia agar semakin mengisolasi ekonomi Rusia dan mengganggu aliran pendapatan Rusia.