Ketua DPD RI: Semua Senator Antusias Dukung Program Ketahanan Pangan

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengatakan pihaknya berkomitmen mendukung penuh program katahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Rakabuming.

Dukungan DPD RI terhadap program-program prioritas pemerintah itu tertuang dalam surat edaran (SE) ketua DPD RI Nomor HM.03.00/1122/DPDRI/IV/2025 yang ditujukan kepada semua Senator dan juga ditembuskan kepada semua kepala daerah.

"Sikap DPD RI secara kelembagaan sangat jelas terhadap pelaksanaan program ketahanan pangan dan MBG. Sehingga kami merasa perlu untuk secara aktif mendukung penuh upaya Pemerintah dalam mensukseskan Program-program tersebut dengan kewenangan dan fungsi yang ada", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Kamis (22/5/2025).

Menurutnya, program prioritas pemerintah terutama ketahanan pangan dan MBG merupakan kebijakan nasional yang urgent dan visioner. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemandirian nasional terhadap pangan dan peningkatan SDM sangat menentukan kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara.

"Melalui surat edaran tersebut Kami mendorong agar semua anggota DPD RI untuk aktif berkoordinasi dengan semua pihak terkait khususnya pemerintah daerah untuk mendukung program ketahanan pangan dan MBG", tegasnya.

Lebih lanjut mantan ketua HIPMI Bengkulu itu menjelaskan bahwa sejauh ini beberapa anggota DPD telah memulai program ketahanan pangan nasional di daerah. Misalnya Senator Angelo wake kako dari NTT yang sudah memulai program penanaman jagung. Juga Senator Bahar Buasan yang konsen mengembangkan produk hortikultura unggulan dan agrowisata di Bangka Belitung.

"Alhamdulillah hampir semua Senator menyambut baik dan antusias mendukung dan bersedia terlibat aktif dalam program ketahanan pangan Presiden, terutama setelah dilantiknya sektretaris jenderal DPD RI yang baru Irjend pol Muhammad Iqbal. Kami optimistis, dengan reputasi dan pengalaman pak Sekjend akan memperkuat visi kolaborasi lembaga DPD dengan semua stakeholder di pusat untuk memastikan program prioritas pemerintah terealisasi secara efektif di daerah", jelasnya.

Karena salah satu persoalan yang muncul saat ini, ungkap Sultan, adalah tentang penyediaan lahan pertanian oleh pemerintah daerah dan tentunya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu peran koordinasi dan mediasi DPD sangat dibutuhkan dalam mendorong percepatan realisasi program prioritas pemerintah di daerah.