Menhub Dudy Tegas! Ekosistem Ojek Online Tak Boleh Terganggu, Pemerintah Siap Turun Tangan

Jakarta, tvOnenews.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan dan keseimbangan ekosistem transportasi daring yang kini menjadi bagian vital kehidupan masyarakat urban.

“Ini bukan sekadar urusan bisnis,” ucap Dudy saat ditemui di Jakarta, Selasa (20/5). “Di balik layanan ini, ada ekosistem besar yang saling terhubung — dari mitra pengemudi, perusahaan aplikator, hingga masyarakat pengguna. Semua harus dijaga agar tetap berkelanjutan dan adil.”

Dudy menyampaikan bahwa pemerintah akan bersikap bijak dan mempertimbangkan seluruh elemen sebelum merumuskan regulasi baru. Tidak hanya aplikator dan pengguna, tetapi juga pelaku UMKM hingga sektor logistik yang terdampak langsung oleh dinamika transportasi online.

Kompetisi yang sehat menjadi sorotan utama. Pemerintah bertekad menciptakan aturan main yang membuat persaingan tetap wajar dan tidak merugikan pihak manapun.

“Semua harus kita jaga: mitra, konsumen, dan pelaku usaha. Jangan sampai ada yang dikorbankan,” tegasnya.

Dalam diskusi bersama para pemain utama industri seperti Gojek, Grab, inDrive, dan Maxim, Menhub membahas sejumlah persoalan aktual. Salah satunya terkait potongan aplikasi yang disebut-sebut melebihi 20 persen, serta wacana menjadikan mitra pengemudi sebagai pegawai tetap.

Menhub menegaskan bahwa berdasarkan regulasi resmi—Kepmenhub Nomor KP 1001 Tahun 2022—potongan maksimal adalah 20 persen. Meski begitu, ia tidak menutup kemungkinan untuk meninjau ulang skema tersebut.

“Banyak masukan dari mitra yang meminta potongan maksimal diturunkan menjadi 10 persen. Ini akan kami evaluasi bersama pemangku kepentingan,” ujar Dudy.

Terkait status kemitraan, para aplikator sepakat tidak mengubah hubungan kerja menjadi sistem kepegawaian. Tujuannya agar fleksibilitas mitra tetap terjaga, sesuai dengan karakter layanan on-demand yang mereka jalankan.

Transportasi online kini bukan hanya soal mobilitas, tetapi telah menjelma menjadi tulang punggung ekonomi digital. Pemerintah menyadari, menjaga ekosistem ini berarti menjaga hajat hidup jutaan orang yang menggantungkan penghasilan dari sektor ini. (ant/nsp)