Dukung Pemilu E-voting 2024, Kominfo Pasang Dua Satelit 

Badung, Bali - Guna mendukung kesiapan infrastruktur Pemilu 2024 dengan digitalisasi E-voting, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate mengatakan, pihaknya akan memasang dua satelit yakni High Throughput Satellite (HTS)  dengan 150 GB/s dan satu HTS buatan Thales Alenia Space dengan 150 GB/s

"dua satelit high throughput satellite yang diletakkan di orbit pada tahun 2023. Yang pertama satelit 150 GB per second boing 150 itu akan diletakkan di orbit bulan Maret 2023 dan beroperasi sekitar bulan Juni. Lalu satelit (kedua) satelit 150 GB buatan Thales yang akan diletakkan di orbit bulan Juni dan beroperasi komersial bulan Desember 2023," kata dia, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (25/3/2022).

Dua satelit tersebut bisa memberikan dukungan  layanan WiFi bagi Komisi Pemelihan Umum (KPU) di  daerah dan diharapkan peletakan satelit di orbit tidak terganggu dan terhalangi baik dalam proses pembuatannya hingga proses peluncuran.

"Bila, itu semuanya dapat berjalan dengan baik. Maka sudah tersedia 300 GB/s per second satelit yang mampu mendukung KPU,  (untuk) kegiatan nasional. Setelah itu, bisa kita gunakan untuk kepentingan yang lain yang  besar," ujarnya.

"Tapi, kalau hanya untuk pemilu, infrastruktur WiFi tersedia. Infrastruktur blockchai juga demikian tahun 2022 paling lambat pertengahan 2023 itu jaringan fiber optic itu sudah ada tambahan 12 ribu kilo meter di darat dan di laut yang dibangun oleh Kominfo," jelasnya.

Ia juga menyebutkan, untuk infrastruktur blockchain akan menghubungkan jaringan fiber optic dan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) dan kalau memang BTS nantinya belum tersedia dan di situ ada blank spot atau titik kosong jaringan telekomunikasi masih ada setelit untuk menghadirkan WiFi.

"Itulah gunanya satelit. Jadi kalau ditanya dari kesiapan infrastruktur nanti di tahun 2024 Bulan Februari pada saat pemilihan umum, iya infrastruktur kita mudah-mudahan sudah cukup siap untuk memberikan dukungan. Yang menjadi persoalan adalah kesiapan masyarakat untuk menerima hasil pemilu yang menggunakan digital ini dari sisi legitimasinya," ujarnya. (Aris Wiyanto/ito)