Buntut TNI akan Bangun Pabrik Obat, Dekan FKUI Lontarkan Komentar Menohok

Jakarta, tvOnenews.com - Buntut Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk membangun pabrik demi memproduksi obat-obatan dalam negeri, ternyata menuai respons dari berbagai pihak.

Satu di antaranya, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof Dr dr Ari Fahrial Syam yang melontarkan komentar menohok.

Dalam komentarnya dia mendukung penuh rencana Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk membangun pabrik demi memproduksi obat-obatan dalam negeri.

Sebagai informasi, rencana ini sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin saat rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4). 

TNI akan memanfaatkan laboratorium farmasi milik mereka, yang nantinya akan dikembangkan.

"Bicara soal obat, prinsipnya adalah siapapun, baik itu industri dalam negeri, maupun TNI tentu kami akan dukung penuh. Justru kita memang ketinggalan (soal obat)," ujar Prof Ari saat ditemui di Jakarta Pusat, Jumat (16/5/2025).

Baca Juga

DPR RI Dorong Kemandirian Industri Pertahanan Dalam Negeri

"Justru ini yang mestinya pemerintah, Kementerian Kesehatan urus. Bagaimana negara ini bisa berdiri sendiri, bisa memproduksi obat," sambungnya.

Prof Ari menilai, harga obat-obatan di Indonesia masih terbilang mahal. Bahkan, hal ini sudah sempat disinggung beberapa kali oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

"Pokoknya semuanya sesuai standar dan siapapun harus mengikuti apa yang ditetapkan oleh Badan POM untuk memproduksi obat yang berstandar, tentu mengikuti standar internasional," kata Prof Ari.

Menurutnya, ada beberapa obat yang saat ini penting diproduksi dalam jumlah banyak. Hal ini agar masyarakat bisa mendapatkan harga yang lebih murah.

"Kalau kita bisa bilang obat antibiotik, sekarang yang berhubungan dengan kanker, obat untuk hipertensi, jantung, insulin segala macam. Obat yang terkait dengan penyakit-penyakit yang tidak menular," katanya.

"Ini yang seharusnya segera diproduksi dan ini sekali lagi tugas pemerintah, Kementerian Kesehatan mestinya fokus seperti itu, bukan mikirin pendidikan kedokteran yang sudah ada yang ngurus," pungkasnya. (aag)