Update Kasus Tom Lembong, Ada Rachmat Gobel hingga Musdalifah Diperiksa Jadi Saksi

Jakarta, tvOnenews.com - Jaksa penuntut umum (JPU) memberikan update terkait sidang kasus dugaan korupsi importasi gula yang menyeret Mendag periode 2015—2016 Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) sebagai terdakwa.

JPU kali ini menghadirkan Menteri Perdagangan (Mendag) periode 2014—2015 Rachmat Gobel sebagai saksi.

Gobel hadir di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, pukul 10.30 WIB.

Pria yang kini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu tampak hadir mengenakan kemeja lengan panjang berwarna krem.

Adapun Gobel menjadi saksi pertama yang diperiksa pada sidang hari ini.

Selain Gobel, terdapat beberapa saksi lainnya yang akan turut diperiksa, antara lain mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardana serta mantan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuo.

Kemudian, ada pula mantan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdalifah Mahmud, mantan Ketua Induk Koperasi Kartika (Inkopkar) Mayor Jenderal TNI (Purn.) Felix Hutabarat, serta beberapa saksi lainnya dari pihak swasta.

Dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kemendag pada tahun 2015—2016, Tom Lembong didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp578,1 miliar, antara lain, karena menerbitkan surat pengakuan impor atau persetujuan impor gula kristal mentah periode 2015—2016 kepada 10 perusahaan tanpa didasarkan rapat koordinasi antarkementerian serta tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.

Surat pengakuan impor atau persetujuan impor gula kristal mentah periode 2015—2016 kepada para pihak itu diduga diberikan untuk mengimpor gula kristal mentah guna diolah menjadi gula kristal putih, padahal Tom Lembong mengetahui perusahaan tersebut tidak berhak mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan gula rafinasi.

Tom Lembong juga disebutkan tidak menunjuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga gula, tetapi menunjuk Induk Koperasi Kartika (Inkopkar), Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Inkoppol), Pusat Koperasi Kepolisian Republik Indonesia (Puskopol), serta Satuan Koperasi Kesejahteraan Pegawai (SKKP) TNI/Polri.

Atas perbuatannya, Tom Lembong terancam pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(ant/lkf)