Buntut Ledakan Maut di Garut, DPR Minta Panglima TNI dan KSAD untuk Bertanggung Jawab

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak harus bertanggung jawab atas insiden ledakan amunisi kedaluwarsa di Garut, Jawa Barat.

“Tentu ini harus menjadi tanggung jawab Panglima dan Kepala Staf (KSAD) untuk melayani mereka (korban ledakan) sampai pemakaman dan lain-lain sebaik-baiknya,” ujar Utut di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025).

Politisi PDIP ini mengatakan pihaknya tidak sedang menyalahkan pihak tertentu atas insiden ini. Namun, dia menekankan insiden itu harus menjadi bahan evaluasi untuk ke depannya.

“Sekali lagi saya membiasakan bicara yang baik, tidak dalam posisi menyalahkan atau kambing hitamkan. Tapi ke depan, kita harus perbaiki ini,” tegas Utut.

Utut berharap peristiwa ledakan yang memakan korban ini tidak terulang lagi ke depannya. Dia juga berharap pihak TNI melakukan persiapan dengan baik sebelum meledakkan amunisi.

“Kita akan meminta beliau (Panglima-KSAD), mudah-mudahan ini yang terakhir kali terjadi. Kita tentu harap semuanya yang berhubungan dengan amunisi dilakukan dengan proper (baik),” jelasnya.

Baca Juga

Rumah Warga di Bantur Malang Rusak Diduga Ledakan Bom Ikan, Polisi Selidiki

Diketahui, insiden ledakan ini terjadi di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Senin (12/5/2025). Peledakan amunisi tidak layak pakai (apkir) adalah milik TNI Angkatan Darat.

Insiden ini terjadi saat berlangsungnya kegiatan pemusnahan amunisi apkir oleh Gupusmu III Pusat Peralatan Angkatan Darat (Puspalad) dalam program rutin tahun 2025.

Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 13 orang dinyatakan meninggal dunia di tempat. Dari jumlah tersebut, empat di antaranya merupakan personel TNI AD, sementara sembilan lainnya adalah warga sipil yang berada di sekitar lokasi kejadian.

Lahan yang digunakan dalam kegiatan pemusnahan tersebut merupakan aset milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kabupaten Garut, yang selama ini secara rutin digunakan untuk kegiatan pemusnahan amunisi kadaluarsa oleh TNI. (saa/iwh)