TB Hasanuddin: Pengiriman Prajurit TNI ke Gaza di Bawah BoP Berisiko Tinggi

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyoroti rencana pengiriman prajurit TNI dalam pasukan International Stabilization Force (ISF) di bawah kendali Board of Peace (BoP). 

Menurutnya, langkah tersebut merupakan keputusan yang sangat berisiko tinggi dan tidak menguntungkan, baik dari sisi politik maupun militer.

“Soal rencana pengiriman prajurit TNI dalam pasukan ISF di bawah BoP, saya melihat ini sebagai partisipasi Indonesia dalam eksperimen pemerintah Amerika Serikat (AS) yang sangat berisiko tinggi dan menelan biaya tidak sedikit,” kata TB Hasanuddin dalam keterangannya, dikutip Senin, 16 Februari 2026.

TB Hasanuddin menuturkan, terdapat beberapa aspek penting yang harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Pertama, masih belum jelasnya mandat ISF. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 yang disetujui pada November 2025 memang menyebutkan peran ISF membantu BoP untuk mendukung gencatan senjata dan demiliterisasi di Gaza. 

Namun, dalam perkembangannya, BoP justru menjadi organisasi yang secara struktural didominasi oleh satu negara, yaitu Amerika Serikat, dan bukan bersifat kolektif kolegial.

Baca Juga

Mengenal Letda Maylen Christy Aupe, Ajudan yang Bertugas Kawal Gubernur Malut Sherly Tjoanda: Berasal dari Kopassus

Selain itu, dalam piagam pendiriannya, BoP tidak secara spesifik menyebutkan soal perdamaian Gaza. Kondisi ini dinilai berbahaya karena ISF dapat menjadi seperti “cek kosong” bagi pihak yang mendominasi BoP, sehingga mandatnya bisa diubah sesuai kepentingan tertentu.

“Hal ini menjadi pertanyaan, apakah ISF benar-benar mewakili kepentingan negara pengirim atau hanya menjadi instrumen pihak tertentu di Gaza. Pemerintah kita harus mempelajari betul mandatnya,” tutur dia.

Kedua, aspek penerimaan (acceptance) dari pihak-pihak yang berkonflik di Gaza terhadap ISF. TB Hasanuddin, yang pernah terlibat sebagai kontingen RI dalam Pasukan Perdamaian PBB di Irak dan Kuwait, menegaskan bahwa persetujuan seluruh pihak yang berkonflik merupakan syarat utama dalam misi perdamaian.

Tanpa persetujuan tersebut, pasukan perdamaian berpotensi terseret dalam pusaran konflik bersenjata.

“Selama ini, BoP yang menjadi pengendali ISF tidak menempatkan perwakilan Palestina di dalamnya, sementara Israel justru telah masuk. Bahkan, seorang pemimpin senior Hamas baru-baru ini menyatakan tidak setuju atas kehadiran ISF BoP di Palestina dan mengklaim telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia terkait sikap tersebut,” ungkapnya.