13 Pendemo yang Rusuh saat May Day di Gedung DPR Ditetapkan Tersangka

Jakarta, tvOnenews.com - Polisi telah menetapkan 13 orang pendemo yang anarkis saat berdemonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta sebagai tersangka.

Mereka diduga merusuh saat aksi unjuk rasa pada Hari Buruh Internasional atau May Day di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Kamis (1/5/2025).

Kepala Subbid Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan bahwa pihaknya telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap ke-13 orang tersebut. Mereka akan dipanggil pada 14-15 Mei 2025.

"Kami mengimbau kepada ke-13 pelaku agar segera memenuhi panggilan, karena apabila tidak hadir nanti pada panggilan kedua, maka penyidik akan melakukan penjemputan sesuai dengan hukum acara pidana," ucap Reonald, Senin (12/5/2025).

Reonald menyebut, panggilan ini adalah panggilan yang kedua. Sebelumnya, pihaknya juga telah melayangkan surat panggilan kepada ke-13 orang itu, namun semuanya mangkir.

"Namun, berdasarkan keterangan dari penyidik, ke-13 pelaku tersebut masih mangkir dalam panggilan pertama sebagai kapasitas sebagai tersangka," ujar Reonald.

Reonald membeberkan, ke-13 tersangka tersebut seluruhnya adalah pria, yang berinisial S, MZ, DS, HW, MB, SJ, GS, MF, EF, MM, JA, TA dan AH.

Sejatinya, kata Reonald ada 14 orang pendemo yang diamankan. Namun hanya 13 orang yang baru ditetapkan sebagai tersangka.

Sebab, Reonald menyebut untuk satu orang lainnya masih berstatus saksi. Lantaran, penyidik belum melakukan gelar perkara untuk penentuan statusnya dari satu seksi tersebut.

"Jadi yang baru bisa dinaikkan statusnya sebagai tersangka adalah 13 orang tersebut," ujar Reonald.

Adapun Ke-10 tersangka berinisial S, MZ, DS, HW, MB, SJ, GS, MF, EF, dan MM. Mereka dijerat Pasal 212 KUHP, dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan penjara dan atau Pasal 216 KUHP, dengan ancaman 4 bulan 2 minggu penjara dan atau Pasal 218 KUHP, dengan ancaman 4 bulan 2 minggu penjara.

Sedangkan, tiga tersangka lainnya berinisial JA, TA dan AH. Mereka dijerat Pasal 216 KUHP dan atau Pasal 218 KUHP, dengan ancaman 4 bulan 2 minggu penjara. (rpi/muu)