Berantas Preman Berkedok Ormas, TNI Bakal Turunkan Tim Intelijen

Jakarta, tvOnenews.com - TNI siap menerjunkan Satuan Intelijen Militer untuk memberantas para preman yang berkedok organisasi masyarakat (ormas).

Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto mengatakan, bahwa dalam hal ini merupakan tugas dari Tim Penyelidikan dan Pengamanan Fisik atau Lidpamfik. 

"Terkait masalah ini memang kita ada Lidpamfik, ini adalah intelijen di mana kita selalu berkolaborasi bekerja sama dengan intelijen-intelijen lain," kata dia di Mabes TNI, Jakarta Timur, Rabu (7/5/2025). 

Yusri menjelaskan, tim ini nantinya akan bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN), hingga Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI untuk memperoleh informasi soal aksi premanisme berkedok ormas tersebut.

"Jadi kita kombinasi, kita analisa untuk dilakukan pencegahan-pencegahan," jelasnya. 

Ia mengungkapkan, bilamana dalam operasinya terdapat ormas yang merupakan warga sipil maka pihak kepolisian yang akan menangani seseorang tersebut.

Baca Juga

Duta Besar RI untuk Filipina Agus Widjojo Tutup Usia, Berikut Profil Singkatnya

Namun jika terdapat prajurit yang membeking aksi premanisme berkedok ormas, maka Polisi Militer segera melakukan tindakan tegas.

"Kalau nanti di ormas itu ada orang sipil yang menangani adalah kepolisian, kalau ada oknum TNI-nya baru kita yang menangani," tandasnya. 

Sebelumnya, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan, bahwa pemerintah tidak akan ragu menindak tegas berbagai bentuk premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat.

"Negara tidak akan tinggal diam terhadap tindakan yang mengancam stabilitas nasional dan ketertiban sosial," kata dia dalam keterangannya, Selasa (6/5/2025). 

Ia juga menyampaikan bahwa keberadaan ormas-ormas bermasalah telah nyata mengganggu iklim investasi dan menurunkan kepercayaan dunia usaha terhadap Indonesia.

"Tindakan-tindakan mereka menjadi hambatan serius bagi target-target pembangunan yang telah digariskan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, kita harus bertindak tegas dan terukur," ungkapnya. (aha/iwh)