Menteri HAM Komentari Pernyataan Dedi Mulyadi soal Vasektomi akan Jadi Syarat Penerima Bansos

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri HAM RI, Natalius Pigai buka suara soal pernyataan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi terkait dengan salah satu syarat penerima bantuan sosial (bansos) di Jawa Barat yakni bersedia melakukan vasektomi.

Pigai katakan, dia enggan memberikan opininya lebih detail soal pernyataan Dedi Mulyadi terkait vasektomi. 

Dia menjelaskan, pernyataan itu merupakan hal yang masih wacana.

"Kalau namanya juga wacana, untuk apa saya jawab, tapi itu jadi catatan untuk kami tanya, catatan untuk kami tanya, tapi kalau wacana saya tidak bisa beropini lebih dulu," kata Pigai di kantornya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

Kata dia, bahwa wacana tersebut akan menjadi catatan ke depan untuk disoroti. Pigai mengaku masih akan bertanya lebih jauh terkait dengan vasektomi, termasuk dalam pelanggaran HAM atau tidak. 

"Nanti, nanti, kami tanya dulu," kata Pigai.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi akan memberikan insentif berupa uang Rp500 ribu bagi pria yang bersedia ikut program Keluarga Berencana (KB) melalui vasektomi. Program ini sudah berjalan di Bandung.

“Kemarin di Bandung sudah dan nanti setiap hari Rabu itu dicatatkan. Nanti ada kegiatan vasektomi dan yang vasektominya dikasih insentif Rp500 ribu oleh gubernur,” ucap Dedi, di Depok, Selasa, (29/4/2025).

Menurut dia, program KB vasektomi jadi syarat penerima bansos. Ia menyampaikan, saat ada pasangan menikah maka mereka harus siap dan bertanggung jawab terhadap anaknya mulai dari kehamilan, kelahiran hingga pendidikan.

“Nah, dari sisi tanggung jawab ketika seorang menikah maka dia bertanggung jawab terhadap kehamilannya, kelahirannya, pendidikannya,” kata Dedi.

Dedi mengaku banyak didatangi warga yang meminta bantuan untuk biaya lahiran. Rata-rata itu adalah kelahiran anak keempat dan kelima.

“Saya ini sering banyak banget orang yang minta tolong saya untuk biaya lahiran. Lahiran itu gak tanggung-tanggung loh Rp25 juta, Rp15 juta karena rata-rata (lahir) sesar. Dan, itu rata-rata anak keempat, anak kelima,” bebernya.

Dedi bilang jika tak punya kemampuan membiayai kelahiran, kehamilan, hingga pendidikan anak maka jangan dulu ingin jadi orang tua. Dengan demikian, kelahiran diatur dengan maksud menekan angka kemiskinan.

“Nah, kalau orang tidak punya kemampuan untuk membiayai kelahiran, membiayai kehamilan, membiayai pendidikan, ya jangan dulu ingin menjadi orang tua dong," pungkas Dedi Mulyadi. (aag)