Sebanyak Apapun Anggota Hercules di Bali, GRIB Tetap Tidak Diterima, Gubernur Wayan Koster Bahkan Bilang Begini

tvOnenews.com - Kehadiran organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, yang diketuai Hercules Rosario de Marshal menuai gelombang penolakan luas setelah mendeklarasikan pembentukan DPD GRIB Jaya Provinsi Bali. 

Dalam acara pelantikan tersebut, terlihat pula atribut partai politik yang semakin memperkeruh situasi.

Penolakan datang dari berbagai elemen masyarakat Bali, mulai dari tokoh adat, senator daerah, hingga pemerintah provinsi. 

Pecalang : Kami Tidak Butuh Ormas dari Luar

Sumber :

• Tangkapan layar

Baca Juga

Kemala Run 2026 di Bali Jadi Ajang Sport Tourism Tingkat Internasional

Dalam sebuah video yang diunggah senator asal Bali Niluh Djelantik di Facebook pada Minggu (4/5/2025) seorang Pecalang bernama Yudhi Pasek Kusuma menegaskan bahwa kehadiran GRIB Jaya tidak diperlukan. 

Ia memperkenalkan diri sebagai bagian dari sistem keamanan adat Bali yang sudah berjalan sejak zaman kerajaan.

“Kami bukan penjaga biasa. Kami adalah bagian dari sistem adat yang diwariskan turun-temurun. Kami tidak butuh ormas dari luar yang membawa agenda dan merusak tatanan hidup kami.”

Yudhi menyebut bahwa di Bali terdapat 1.500 desa adat, dan setiap desa memiliki Pecalang yang siap menjaga keamanan wilayahnya. 

Ia juga menekankan bahwa Pecalang tidak digerakkan oleh kepentingan politik, melainkan oleh rasa tanggung jawab terhadap tanah kelahiran dan adat istiadat.

Gubernur Bali juga Tegas Menolak

Sumber :

• ANTARA

Gubernur Bali I Wayan Koster melalui Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta juga dengan terang-terangan menolak. Pemerintah daerah secara tegas menyatakan bahwa tidak ada kebutuhan akan ormas luar untuk menjaga keamanan Bali.

"Beliau (Gubernur Bali I Wayan Koster) juga sudah menyatakan bahwa menolak (kehadiran GRIB di Bali)," ungkap I Nyoman Giri Prasta, saat ditemui awak media di Kantor Gubernur Bali, Senin (5/5/2025).

Menurutnya, aparat keamanan yang dibentuk pemerintah dan desa adat dinilai sudah mampu menjaga situasi keamanan dan ketertiban terjaga. Adapun aparat keamanan yang dimaksud adalah petugas keamanan desa adat atau Pecalang, TNI, dan Polri.

“Dengan 1.400 lebih desa adat dan Pecalang di setiap desa, ditambah TNI dan Polri, kami sudah cukup. Bali aman tanpa bantuan ormas luar,” ujar Wakil Gubernur.