MUI Jabar Bicara soal Vasektomi Jadi Syarat Penerima Bansos Rencana Dedi Mulyadi: di Mana Unsur Kedaruratannya?

Bandung, tvOnenews.com - Program vasektomi yang direncanakan akan menjadi syarat penerima bantuan sosial (bansos) saat ini tengah menjadi sorotan diantara Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat (Jabar).

Sekretaris MUI Jabar KH Rafani Akhyar mengatakan MUI Jabar telah dimintai pandangan oleh dinas terkait mengenai rencana kebijakan vasektomi untuk pria penerima bansos atau penerima beasiswa pada Rabu (30/4/2025) lalu. 

Pihaknya sudah melakukan diskusi di internal dan mendapatkan arahan dari MUI pusat. 

"Pusat (MUI) sendiri menelepon awas itu hati-hati vasektomi di dalam fatwa MUI tahun 2012 haram kecuali ada pertimbangan kedaruratan secara syar'i seperti harus dikuatkan pendapat dokter ahli," ujarnya, Jumat (2/5/2025).

Rafani mencontohkan seorang pria dapat dilakukan vasektomi apabila akan menimbulkan penyakit berat sehingga harus dilakukan hal tersebut. 

Baca Juga

Rektor UIN Bandung Dibuat Tak Berkutik, Candaan Dedi Mulyadi: Karena Saya Playboy, Jadi Tau Siapa yang Merayu

Atau ibu yang tengah mengandung dapat menyebabkan kematian. 

Tidak hanya itu, ia mengatakan kondisi tersebut harus dibuktikan dengan pendapat dari dokter. 

Rafani menyebut hal tersebut yang dimaksud pertimbangan kedaruratan syari. 

"Usulan gubernur menjadi syarat penerima beasiswa dan bansos. Kami mempertanyakan dalam rapat dimana unsur kedaruratannya itu. Pak ketum dengan jelas mengatakan kalau alasannya untuk persyaratan penerima bansos maka itu tidak bisa," terang dia.

Jika rencana kebijakan tersebut tetap dilakukan, ia mengatakan maka Gubernur Jabar Dedi Mulyadi atau KDM telah menghiraukan fatwa MUI Jabar. 

Sehingga, kata dia, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka di luar tanggung jawab MUI Jabar. 

Rafani mengingatkan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk mencari cara lain terkait Keluarga Berencana (KB) dan tidak melanggar syariat.

Pihaknya sendiri mendukung program KB digalakkan kembali sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

"Kalau alasannya penerima hibah tidak bisa masuk," jelas Rafani. 

Meski begitu, ia mengatakan pandangan MUI Jabar yang disampaikan kepada dinas terkait belum diketahui apakah sudah disampaikan kepada Gubernur Jabar. 

"Kami enggak tahu sudah disampaikan apa belum," kata dia. (cep/nsi)