Pengamat Tekankan BGN Perkuat Ketahanan Pangan dan Dapur Terpencil Berbasis Energi Surya

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerhati Pangan dan Pertanian Nasional, Eko Margana menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan nasional dalam mendukung kinerja Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurutnya, BGN sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, harus mengintegrasikan pendekatan ketahanan pangan dengan strategi penguatan ekonomi lokal. 

Salah satu langkah yang perlu dilakukan, kata dia, adalah memastikan keberadaan dan kesiapan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh pelosok negeri.

“Ketahanan pangan harus dipandang secara holistik. Tidak cukup hanya menyediakan pangan, tetapi harus mampu menyatukan elemen-elemen penting, seperti infrastruktur, teknologi, SDM lokal, dan keberpihakan kebijakan agar membentuk satu kesatuan yang utuh dan harmonis,” ujar Eko dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Namun, Eko menyoroti kendala serius yang kerap dihadapi dapur-dapur SPPG di daerah terpencil, yaitu terbatasnya akses terhadap sumber energi seperti gas atau listrik. 

Untuk mengatasi hambatan tersebut, ia mendorong BGN agar berani berinovasi dengan menyediakan dapur-dapur SPPG yang menggunakan teknologi energi terbarukan, terutama tenaga surya.

Baca Juga

BGN Sebut Ada Pemilik Dapur MBG Potong Anggaran Rp10.000/Porsi Jadi Rp6.500, Ngaku Cucu Menteri

"BGN juga harus memikirkan dapur SPPG yang sulit dijangkau oleh penyedian gas atau listrik. Maka BGN harus juga menyiapkan dapur SPPG khusus dengan teknologi terbarukan, yaitu teknologi surya sel," tegasnya.

Ia menambahkan, penggunaan teknologi terbarukan di dapur SPPG merupakan bentuk komitmen nyata dalam mewujudkan ketahanan pangan yang merata dan inklusif di seluruh wilayah Indonesia.

Eko menyatakan bahwa pemerataan akses pangan dan gizi merupakan fondasi utama dari keadilan sosial. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan kesenjangan dalam pelayanan gizi hanya karena hambatan geografis atau keterbatasan anggaran.

"Memang lebih mahal 2 kali lipat dari harga dapur semestinya yang saat ini dilaksanakan, tapi pemerataan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia benar-benar perlu diterapkan," ucapnya.