Purnawirawan TNI Usul Ganti Wapres, Mantan Gubernur Lemhannas Pertanyakan Hal Ini

Jakarta, tvOnenews.com - Soal Purnawirawan TNI usul ganti Wapres Gibran masih menjadi perbincangan elite politik. Bahkan menuai keomentar Mantan Gubernur Lemhannas, Andi Widjajanto.

Bahkan, dia juga mempertanyakan alasan soal usulan Purnawirawan TNI tersebut. 

"Mungkin yang perlu penjelasan dari para purnawirawan ini, tuntutan mereka untuk menggantikan wapres itu apakah juga terkait dengan kekhawatiran mereka bahwa Indonesia ke depan,” beber Andi saat ditemui usai diskusi bertema "Warisan Bung Karno untuk Asia-Afrika dan Keadilan Sosial Global" di kantor DPP PDIP, Jakarta, pada Sabtu (26/4/2025).

Bahkan dijelaskannya, bahwa dunia saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan, yang dapat memberikan tekanan berat kepada Indonesia.

Dalam menghadapi situasi ini, diperlukan sosok pemimpin yang saling melengkapi.

"Dibutuhkan dua kepemimpinan presiden-wakil presiden yang bisa saling melengkapi yang diharapkan kualitasnya mungkin lebih baik daripada yang ada sekarang,” ungkapnya.

Namun, Andi juga menekankan bahwa proses penggantian wakil presiden harus dikaji secara mendalam. Ia mengingatkan, Gibran terpilih melalui proses demokrasi yang sah, yaitu Pemilu.

“Ini harus disikapi secara rasional, dikaji lebih dalam karena usulan ini sifatnya langsung terkait dengan konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah mengatur tentang kepemimpinan lima tahun dari pemilu yang kita sepakati sebagai cara kita berdemokrasi untuk memilih pemimpin,” tegas Andi.

Sebelumnya diberitakan, Forum Purnawirawan Prajurit TNI membuat delapan tuntutan sebagai pernyataan sikap terhadap kondisi terkini. 

Surat itu ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

Surat tersebut tertanda tangan Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan. Dengan diketahui Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

Berikut daftar lengkap delapan tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI:

1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan.
2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai (ASTA CITA), kecuali untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

3. Menghentikan proyek strategis nasional (PSN) PIK 2, PSN Rempang dan kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.

4. Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke negara asalnya
5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3
6. Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.
8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. (aag)