Ramai Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa, Istana: Belum Ada Pengajuan Resmi
- Abdul Gani Siregar-tvOne
Jakarta, tvOnenews.com - Wacana menjadikan Kota Surakarta atau Solo sebagai daerah istimewa kembali mencuat di publik.
Namun, hingga saat ini Istana Negara memastikan belum menerima satu pun usulan resmi terkait hal tersebut.
“Berkenaan dengan masalah usulan daerah-daerah istimewa, terus terang saja belum ada yang masuk ke Istana maupun ke Setneg,” tegas Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, saat dihubungi media, Jumat (25/4/2025).
Menurut Prasetyo, usulan mengenai status daerah istimewa umumnya diajukan melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ia menyebut pemerintah selalu menerima banyak permintaan mulai dari pemekaran wilayah hingga perubahan status administratif.
Meski demikian, pemerintah bersikap hati-hati dan tidak gegabah dalam menanggapi setiap usulan tersebut.
Berbagai pertimbangan, termasuk kesiapan administratif, anggaran dan dampak birokrasi akan menjadi kajian utama sebelum keputusan diambil.
“Misalnya ketika terjadi pemekaran DOB atau daerah otonomi baru tentu perangkat-perangkat, kelengkapan-kelengkapan pemerintahan juga akan perlu diadakan,” jelas Prasetyo.
Oleh karena itu, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait sebelum merespons wacana-wacana semacam itu.
“Nah, yang begini-begini tentu akan terus kita diskusikan bersama-sama dengan kementerian terkait, kita cari jalan keluar yang terbaik seperti apa. Begitu,” kata dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima turut menyinggung soal usulan Solo menjadi daerah istimewa.
Hal ini disampaikan dalam rapat bersama Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik di Kompleks Parlemen, Kamis (24/4/2025).
“Seperti daerah saya yang Solo, minta pemekaran dari Jawa Tengah dan diminta dibikin Daerah Istimewa Surakarta,” ungkap Aria.
Ia menilai kekhasan Solo dalam sejarah perjuangan kemerdekaan dan nilai budaya menjadi alasan munculnya usulan tersebut.
“Kekhususan di dalam proses terhadap melakukan perlawanan terhadap zaman penjajahan dulu dan mempunyai kekhasan sebagai daerah yang mempunyai kekhususan dan kebudayaan,” tambahnya.
Meski begitu, Aria Bima menilai urgensi dari usulan itu belum relevan dengan kondisi Solo masa kini.
“Solo ini sudah menjadi kota dagang, sudah menjadi kota pendidikan, kota industri. Tidak ada lagi yang perlu diistimewakan,” tegasnya.
Bahkan, ia menyatakan Komisi II DPR RI belum menempatkan pembahasan status daerah istimewa sebagai prioritas mendesak.
“Komisi II tidak terlalu tertarik untuk membahas daerah istimewa ini menjadi sesuatu hal yang penting dan urgent,” tandas Aria. (agr/nsi)
Load more