Ihwal Mencuatnya Isu Ijazah Palsu Jokowi, Pengamat Hukum dan Politik Bocorkan Motifnya

Jakarta, tvOnenews.com - Ihwal mencuatnya isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi, yang menyita perhatian publik dan menuai komentar pemgamat hukum dan politik Pieter C. Zulkifli. 

Pieter C. Zulkifli menilai isu tersebut merupakan komoditas politik musiman yang terus dimunculkan meski telah berkali-kali dibantah secara terbuka, termasuk oleh Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pieter menilai isu ini sengaja dihidupkan saat masa transisi pemerintahan ke Presiden Prabowo Subianto.

Bahkan, dia menyebutkan narasi tersebut bukan hanya menyerang Jokowi, tetapi bisa menjadi bagian dari upaya sistematis untuk mengganggu legitimasi pemerintahan baru.

“Jika kita tarik benang merahnya, kampanye narasi semacam ini bukan semata menyerang Jokowi, tapi bisa menjadi upaya sistematis untuk mengganggu legitimasi pemerintahan berikutnya,” beber Pieter dalam keterangannya, Rabu (23/4/2025). 

Pieter juga menyayangkan tudingan yang terus berulang tersebut. 

Menurut dia, isu itu diangkat seolah-olah merupakan skandal besar yang ditutup-tutupi, padahal UGM telah menyatakan Jokowi adalah alumni Fakultas Kehutanan dengan rekam jejak akademik yang terdokumentasi.

“Tuduhan ini bukan semata tentang keabsahan sebuah ijazah. Ia mencerminkan krisis yang lebih dalam, kegagalan sebagian elite politik dan segmen masyarakat dalam memaknai demokrasi dan cara beroposisi secara sehat,” beber Pieter.

Bahkan dia mengajak publik untuk memahami motif di balik munculnya kembali isu tersebut dan siapa yang sebenarnya diuntungkan dari kegaduhan yang ditimbulkan. 

Pieter juga mendorong masyarakat agar menjaga demokrasi dari erosi etika dan nalar di era informasi terbuka seperti saat ini.

“Klarifikasi demi klarifikasi telah disampaikan. Wakil Rektor UGM bahkan menyebutkan secara gamblang tahun masuk, tahun lulus, hingga judul skripsi Jokowi. Namun, sebagian pihak terus menggulirkan isu ini dengan nada insinuatif,” katanya.

Mengutip adagium hukum actori incumbit probatio, Pieter menegaskan pihak yang menuduh harus mampu membuktikan tuduhannya. Tanpa bukti yang kuat, menurutnya, tuduhan tersebut hanya akan menjadi fitnah.

Ia menyebut logika politik saat ini sering tidak sejalan dengan logika hukum dan etika. Tuduhan yang lemah, lanjutnya, justru mendapatkan panggung luas di media sosial dan ruang digital, menciptakan distorsi dalam persepsi publik.

“Politik kehilangan substansi ketika lebih sibuk menyerang personal daripada mengkritisi kebijakan,” ujarnya.

Pieter mengatakan, kritik adalah bagian penting dalam demokrasi, namun harus disampaikan dengan dasar yang kuat. Menyerang pribadi, apalagi mantan presiden, tanpa bukti sahih, menurutnya, bukan bentuk oposisi yang sehat.

“Itu adalah delusi politik, lahir dari dendam dan kegagalan mengartikulasikan agenda perubahan secara konstruktif,” ujarnya.

Mantan Ketua Komisi III DPR ini mengingatkan narasi semacam itu berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan dan menciptakan ketidakstabilan politik yang berdampak buruk pada iklim investasi.

“Tidak sedikit investor asing yang menjadikan kepastian hukum dan stabilitas politik sebagai parameter utama. Ketika narasi-narasi seperti ini terus dikapitalisasi tanpa kendali, dampaknya bukan hanya politik domestik, tapi juga reputasi Indonesia di mata dunia,” kata Pieter.

Selain itu, dia juga menyoroti demonstrasi dan aksi publik terkait isu ini yang menurutnya tidak membawa data baru, tapi cenderung bernada agitasi dan provokasi.

“Yang justru muncul adalah nada agitasi, provokasi, dan seruan-seruan yang berpotensi menjerumuskan bangsa ke dalam kubangan instabilitas,” katanya.

Karena itu, Pieter mendorong aparat penegak hukum untuk bersikap tegas. Ia menilai  kebebasan berpendapat dalam demokrasi tidak boleh digunakan untuk menyebar fitnah.

“Negara tidak boleh abai ketika kebebasan digunakan sebagai tameng untuk merusak. Ketegasan bukanlah musuh demokrasi, melainkan pelindung akal sehat publik,” kata Pieter.

Ia pun mengajak para elite politik dari berbagai spektrum untuk melakukan introspeksi.

“Mari kita arahkan energi politik kita pada isu-isu nyata yang menyentuh hidup rakyat banyak, bukan pada narasi-narasi busuk yang hanya menguntungkan kelompok kecil dengan agenda sempit,” pungkasnya. (aag)