Komnas HAM Beberkan Empat Pelanggaran HAM yang Dilakukan OCI Terhadap Pemain Sirkus

Jakarta, tvOnenews.com - Komnas HAM sebut ada empat poin pelanggaran HAM yang diduga terjadi terkait eksploitasi pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI). Hal itu tercatat sejak tahun 1997.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan Komnas HAM sudah mengeluarkan pernyataan terkait pelanggaran itu pada 1 April 1997. 

Namun rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM, kata dia, tidak ditindaklanjuti oleh pihak OCI.

"Kasus ini sebenarnya adalah kasus yang sudah sangat lama diadukan ke Komnas HAM, sangat disayangkan bahwa hingga tahun 2025 belum mendapatkan penyelesaian yang memadai," kata Atnike saat audiensi Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Sumber :

• YouTube Forum Keadilan TV

Baca Juga

Konflik Papua Memanas, Komnas HAM Soroti Hak Dasar Warga, Minta Dialog Damai

Pelanggaran HAM yang pertama adalah pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal-usul identitas dan hubungan kekeluargaan baik dengan keluarga maupun dengan orang tuanya.

"Karena seluruh pengadu ketika diambil oleh OCI masih berada dalam usia anak atau di bawah umur, sejalan dengan apa yang diceritakan," katanya.

Planggaran kedua adalah pelanggaran terhadap hak anak untuk bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis. 

Ketiga, adalah pelanggaran hak anak untuk memperoleh pendidikan umum yang layak yang dapat menjamin masa depannya.

"Dan yang keempat, pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," kata dia.

Oleh karena itu, dia mendorong negara untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak sebagaimana dijamin dalam konvensi tentang hak anak, di antaranya untuk memiliki identitas dan ikatan keluarga, mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Sumber :

• VIVA.co.id/Zendy Pradana

Selain itu, negara juga perlu menjamin hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kerja-kerja yang merugikan kesehatan atau pertumbuhan, mendapatkan lingkungan yang aman serta upah yang adil, dan mendapatkan perlindungan dari eksploitasi dalam bentuk apapun yang merugikan.