DePA-RI Ajak Advokat Serius Peduli Lingkungan Hidup

Kemudian, ada empat hakim yang turut ditangkap karena diduga menerima suap sebesar Rp 60 miliar. Suap menyuap itu dapat terjadi karena adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Jika sang advokat tidak mengiming-imingi materi kepada hakim, maka suap tak akan terjadi. Begitu juga jika hakim menolak tawaran serta iming-iming advokat, maka suap menyuap juga tak akan terjadi.

Pada bagian lain, Ketua Umum DePA-RI mengemukakan, masalah pencemaran lingkungan, perusakan hutan, punahnya berbagai spesies, dan rusaknya keanekaragaman hayati adalah masalah serius. Selain itu, masalah pemanasan global, perubahan iklim dan ozone depletion sudah menjadi keprihatinan dunia.

Sementara itu berbagai perhelatan internasional sejak tahun 1970 sudah diadakan seperti di Stockholm, the Earth Summit Rio De Janeiro tahun 1992 serta pertemuan internasional di Kenya, Kyoto, dan Bali.

Berbagai konvensi internasional juga sudah dilahirkan, dan eksekusi semua itu membutuhkan komitmen serta aksi bersama, termasuk dari kalangan advokat.

Luthfi yang juga alumni sebuah jaringan global, yakni Leadership for Environment and Development (LEAD Program) di New York itu mengingatkan, kepedulian bersama dan cara pandang yang holistik merupakan suatu keharusan.

Baca Juga

Wali Kota Jakarta Barat Minta KAI terus Komitmen Isu Perlindungan Hukum Bagi Kelompok Rentan

Ia juga menjelaskan, dalam program LEAD selama dua tahun dengan peserta dari berbagai negara seperti China, India, Indonesia, Kanada, Pakistan, Nigeria, Rusia, Mexico dan Brazil itu diajarkan bagaimana melihat persoalan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dengan cara pandang luas, baik dari segi ekonomi, politik, dan sosial maupun agama dan filsafat serta hukum lingkungan.

Ketua Umum DePA-RI lebih lanjut menghimbau Presiden Prabowo Subianto agar memastikan bahwa Satgas Penerbitan Kawasan Hutan (PKH) yang lahir lewat Perpres No. 5 Tahun 2025 beserta upaya-upaya pelestarian bumi dan lingkungan hidup lainnya dapat dijalankan dengan konsisten, konsekuen, dan berkeadilan ekologis.

Selain itu harus ada sikap tegas kepada siapapun dan kepada perusahaan apa pun yang memiliki keserakahan ekologis serta merusak hutan dan lingkungan hidup.

Sebab, seperti yang dikatakan Garreth Hardin dalam The Tragedy of the Common (1968) bahwa bumi dan lingkungan hidup ini bukan hanya untuk keadilan generasi sekarang, namun juga untuk generasi mendatang (intergenerational justice).