Misi Kemanusiaan Kementerian HAM di Nduga: Rekonsiliasi dan Perdamaian Solusi Masalah Papua

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia Nicholay Aprilindo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (17/4/2025) utamanya menemui ratusan pengungsi di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga.

Nicholay ditemani Wakil Bupati Nduga Yoas Beon, Tokoh Muda sekaligus intelektual Papua asal Nduga Samuel Tabuni, Kelompok masyarakat adat  dan anggota MRP Provinsi Papua Pegunungan.

“Utamanya misi ini adalah misi kemanusiaan untuk memastikan masalah di tanah Papua ini bisa kita selesaikan dalam bingkai kemanusiaan; yaitu rekonsiliasi dan perdamaian. Itu semangat utamanya kami hadir di Kabupaten Nduga ini untuk menemui pengungsi yang sudah sejak lama tidak kembali ke rumahnya masing-masing akibat konflik,” ungkap Nicholay dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).

Menurut dia, permasalahan Papua sangat kompleks yang harus diurai satu per satu yang dimulai dari aspek kemanusiaan.

Dengan kemanusiaan atau semangat rekonsiliasi dan perdamaian diharapkan masalah Papua bisa perlahan membaik sehingga tercipta kondisi yang aman dan damai. 

“Sebagaimana perhatian Pak Menteri HAM agar kemanusiaan dalam konteks rekonsiliasi dan perdamaian harus menjadi senjata utama penyelesaian sehingga semua pihak yang berkepentingan bisa bertemu dan tidak boleh ada lagi kekerasan, peperangan, penindasan, saling curiga yang bahkan berujung pada kematian termasuk korban masyarakat sipil, perempuan dan anak-anak,” jelasnya.

Dalam pertemuannya dengan pengungsi di Kabupaten Nduga, Nicholay mendapatkan banyak temuan yang akan menjadi bahan dalam upaya penanganan masyarakat akibat konflik termasuk menyelesaikan konflik itu sendiri.

Hal yang paling banyak disampaikan adalah kepastian ‘rasa aman’ bagi masyarakat dan sesegera mungkin bisa kembali ke rumah masing-masing.

“Apalagi ditemukan banyak anak-anak yang masih sekolah harus hidup di pengungsian tentu akan menjadi perhatian,” ucap Nicholay. 

Lebih dari itu,  dia menegaskan agar negara harus benar-benar hadir secara nyata di Nduga untuk menyelesaikan masalah dengan kehendak politik yang tinggi dan niat tulus untuk membantu masyarakat. 

“Makanya kami hadir dengan misi kemanusiaan karena itulah yang menjadi payung untuk semua sebab tidak ada kepentingan lain selain agenda rekonsiliasi dan perdamaian, karena kami yakin hal ini akan bisa menjadi jembatan untuk semua menghadirkan keamanan dan kedamaian di tanah Papua,” katanya.

Selain itu, dia menegaskan pentingnya langkah pengawasan berbagai upaya penanganan pengungsi yang dilakukan selama ini baik oleh pemerintah pusat maupun daerah serta berbagai lembaga atau organisasi masyarakat sipil. 

“Kita tidak ingin masyarakat terus menjadi korban karena buruknya tata kelola penanganan yang dilakukan. Ini harus segera dicarikan jalan keluarnya,” ungkapnya.

Nicho juga menyebutkan apa yang ditemukan dalam agenda kunjungan kali ini akan menjadi bahan untuk membantu Kementerian HAM mencari kebijakan solusi yang tepat atas masalah di Nduga dan Papua pada umumnya. 

“Buat saya konflik kemanusiaan yang mengakibatkan ribuan pengungsi Nduga bukan hanya soal keamanan, tetapi lebih dari itu, yakni soal tata kelola resolusi konflik secara nasional, tata kelola daerah dan soal hak konstitusional warga negara, dan soal kemanusiaan yang adil dan beradab serta soal keadilan sosial di tanah Papua. Ini akan jadi catatan penting,” pungkas Nicholay.(lkf)