Gubernur Jakarta Pramono Tegaskan Rekrutmen PPSU akan Berjalan Transparan

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa pihaknya menjamin rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) akan berlangsung transparan.

Pramono mengatakan, dirinya telah meminta agar rekrutmen PPSU dilakukan secara terbuka serta diawasi dan dilaporkan secara langsung .

"Yang jelas saya sudah membaca komen-komen publik yang khawatir tidak berlangsung transparan. Maka saya sudah meminta untuk dilakukan secara terbuka. Dan untuk penetapannya, bukan panitia kecil yang menentukan. Tapi harus dilaporkan di dalam rapat yang dihadiri gubernur, wakil gubernur, untuk dilihat bersama," kata Pramono dalam keterangannya, Kamis (17/4).

Pramono menjelaskan bahwa proses rekrutmen PPSU harus berjalan secara terbuka agar tidak ada “titipan” melalui saudara atau keluarga.

Tak hanya ingin memastikan hal tersebut, Pramono mengaku dirinya juga ingin mengetahui sistem penilaian rekrutmen PPSU Jakarta.

"Karena ini menjadi harapan masyarakat, dan inilah pertama kali untuk rekrutmen baru, yang menggunakan ijazah SD. Seperti Pergub yang saya tandatangani," ujar Pramono.

Baca Juga

Waspada Berburu Takjil! BBPOM Jakarta Bongkar Ciri-Ciri Jajanan Berbahaya yang Wajib Dihindari

Turut diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal membuka rekrutmen untuk kebutuhan 1.652 PPSU tingkat kelurahan.

Proses rekrutmen dipastikan berlangsung transparan, bebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), serta pungutan liar (pungli).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir mengatakan, proses pengadaan petugas PPSU telah diatur secara ketat melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Proses rekrutmen akan diumumkan secara terbuka melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), untuk menjamin kepastian dalam memberikan peluang yang sama bagi semua calon penyedia jasa yang memenuhi syarat.

Tak hanya soal transparansi, Pemprov DKI Jakarta juga menegaskan komitmennya terhadap inklusivitas dalam pemberdayaan masyarakat. (ant/dpi)