Presiden Prabowo Gagas Program Apotek Desa, Ikatan Apoteker Indonesia Langsung Acungi Jempol

Berkaitan dengan Apotek Desa/Kelurahan yang masih menyebutkan Tenaga Kefarmasian dalam kebutuhan SDM nya, apt Maria Ulfah menyebutkan kekhawatirannya.

Sebagai penanggungjawab di apotek apalagi puskesmas dituntut untuk mampu memenuhi standar pelayanan kefarmasian, mampu mengelola rencana keuangan, pengelolaan dan pengadaan obat di Puskesmas yang sudah BLU atau BLUD, yang saat ini sudah menggunakan e-katalog versi 6 yang sangat rumit.

‘’Skill yang dibutuhkan sebagai penanggungjawab tersebut hanya dimiliki oleh apoteker dan tidak dimiliki oleh TVF. Karena itu sebagai penanggungjawab di Apotek Desa/Kelurahan nanti harusnya seorang apoteker dengan tenaga pendukung adalah TVF. Apoteker tidak mungkin bekerja seorang diri, pasti membutuhkan dukungan TVF,’’ tegas apt maria Ulfah.

Sementara, Dr apt Abdul Rahem, Wakil Ketua Umum Bidang Halal dan JKN, menyampaikan, hingga kini bagaimana bentuk Apotek Desa/Kelurahan ini masih belum jelas, sehingga menimbulkan bermacam spekulasi.

Dia mengingatkaan, agar dalam pelaksanaannya nanti Apotek Desa/Kelurahan tetap dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.

‘’Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian, tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker bukan tenaga kesehatan lain, adalah satu hal yang tidak dapat diganggu gugat,’’ tegas apt Abdul Rahem.

Fungsinya tidak hanya sebagai tempat penjualan obat, tetapi juga merupakan pusat edukasi kesehatan masyarakat, termasuk pemahaman penggunaan obat yang rasional dan pencegahan penyakit bagi masyarakat.

Hal senada disampaikan apt Nasrudin, Wakil Ketua Umum Bidang Advokasi dan Regulasi PP IAI yang menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan Apotek Desa/Kelurahan nanti aspek standar pelayanan, manajemen pengelolaan obat dan berbagai aspek teknik lain tidak ditinggalkan.

‘’Aspek norma dan etika juga sangat penting untuk tetap dijaga dengan baik,’’ tutur apt Nasrudin.

Pada kesempatan yang sama, apt Dettie Yuliati menekankan pentingnya menjaga aspek pelayanan kefarmasian.

‘’Saya berharap Apotek Desa/Kelurahan ini nantinya tidak hanya akan bertumpu hanya pada aspek bisnis semata, tetapi juga aspek pelayanan,’’ tambah apt Dettie Yuliati, Wakil Ketua Umum Bidang Kerjasama.

Hal ini disetujui oleh Ketua Hisfarma (Himpunan Semintar Farmasi Komunitas), apt Surya Wahyudi yang menegaskan perlunya studi kelayakan yang matang, agar Apotek Desa/Kelurahan yang didirikan benar-benar mampu memenuhi aspek bisnis dan pelayanan secara berimbang.