Lukmanul Hakim Harap Pemprov DKI Kaji Pola Mudik untuk Bangun Konektivitas Jakarta yang Efisien

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim meminta Pemprov DKI Jakarta mengkaji dan meneliti pola mudik warganya untuk membangun konektivitas transportasi dan kultural yang efisien antara Jakarta dengan daeerah lain di Indonesia.

Konektivitas yang efektif juga berguna sebagai dasar pemetaan rantai pasok yang efektif jika disusun berdasarkan data yang lengkap dan dianalisis dengan tepat.

Konektivitas yang efektif antara Jakarta dan kota lain di Indonesia perlu dibuat untuk dasar penanganan berbagai permasalahan Jakarta yang menjadi tujuan urbanisasi utama di Indonesia.

Dengan konektivitas yang efektif, warga Jakarta dan warga daerah lain yang terhubung sama-sama akan mendapatkan berbagai keuntungan dan kemudahan seperti transportasi dan logistik yang lebih murah dan berkepastian.

Salah satu bentuk konektivitas yang dominan adalah transportasi, seperti penanganan masalah mudik dan arus balik.

“Mudik dan arus balik sejatinya adalah masalah konektivitas antar daerah. Kalau Pemprov Jakarta sebagai pusat urbanisasi nasional memahami pola-polanya, aktivitas yang terjadi secara massal itu bisa lebih teratur dan lebih nyaman untuk masyarakat,”kata Bang Lukman, panggilan akrab Lukmanul Hakim SE, dalam keterangannya, Selasa (25/3/2025).

Kebijakan pemerintah pusat yang menerapkan WFA (Work From Anywhere) dan menambah hari libur sudah sangat membantu mengurangi puncak arus mudik dan arus balik.

Jika itu dilengkapi dengan harmonisasi penyediaan transportasi, pasti akan lebih efektif dampaknya.

“Harus dipahami, warga Jakarta dan sekitarnya mayoritas adalah pegawai swasta yang punya kebijakan berbeda. Karenanya untuk melahirkan kebijakan yang berdampak besar, dasarnya haruslah pemahaman atas data dan pola kegiatan masyarakat yang akurat,” jelas dia.

Persoalannya, yang sering terjadi sekarang ini, kebijakan penanganan permasalahan publik yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya cenderung bersifat reaktif dan temporer. 

Bukan kebijakan yang dibuat dan dirancang dengan cermat sebagai solusi masalah yang ada.

“Kebijakan publik bisa serta-merta hadir kalau masyarakat sudah berteriak kencang. Ini bukan cara berdemokrasi yang pas,” ungkapnya.

Dia mencontohkan masalah mudik dan arus balik yang seharusnya sudah bisa dikelola dengan baik karena ini peristiwa rutin.